Politik Kehormatan/Kebahagiaan Publik Indonesia

Politik Kehormatan/Kebahagiaan Publik Indonesia

ilustrasi / ist

SHnet – Kinerja Politik Rezim (KPR) sebenarnya kini dapat diukur antara lain oleh 1) Kadar Kehormatan berkomitmen terhadap pengamalan Jatidiri Paripurna Nawa Pusaka Bangsa Indonesia [2004] seutuhnya [http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/], 2) Indeks Kebahagiaan Bangsa Indonesia [Biro Pusat Statistik] dan 3) Peringkat Kebahagiaan Nasional Bruto [Perhimpunan Bangsa Bangsa]

Peristiwa-peristiwa Pergantian Politik Rezim di Indonesia sesungguhnya cerminan kiprah KPR dimaksud diatas sebagai dinamika kenegaraan yang wajar terjadi beberapa kali seperti rezim RIS 1949, rezim UUDS 1950, rezim Kembali Ke UUD 1945, rezim Orde Lama ke Orde Baru 1966, rezim Orde Baru ke Orde Reformasi 1998, yang semuanya tidak pernah disebut sebagai peristiwa MAKAR.

Demikian pula setelah hampir 2 (dua) dekade berkiprahnya UUD Reformasi (Risalah Paripurna MPRRI 1999-2002 yg terdaftar jadi LNRI 11-14 tahun 2006) yang berKPR jauh menyimpangi amanat Pembukaan UUD 1945 sehingga kasat mata kontroversial dan kontraproduktif semisal terhadap ideologi negara Pancasila‎, adalah wajar saja diaspirasikan publik kini untuk dikoreksi.

Koreksi yang mengerucut kini adalah kembali refungsikan UUD 1945 per Berita Repoeblik Indonesia Tahun II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia No 75 tahun 1959 plus Adendum-adendum yang dibutuhkan untuk menjawab ‎ancaman, hambatan, gangguan, tantangan bernegara masa kini dan esok.

Kalau disimak dengan cerdas, maka MAKAR Konstitusi (soft coup d’etat) sebetulnya telah terjadi‎ di tahun 1999-2002 karena Risalah-risalah Paripurna MPRRI tersebut meniadakan keberadaan Pembukaan UUD 1945 per LNRI 11-14 / 2006, sehingga Amandemen 1999-2002 di-sebut2 kebablasan.

Sebagai negara hukum, wajarlah kalau anak bangsa Indonesia sebagai pemilik negeri kini beraspirasi agar dilakukan pembentukan politik hukum nasional baru berupa penyegaran konstitusional guna perbaikan Politik Kehormatan/Kebahagiaan Publik Indonesia. ***

Jakarta, 27 Nopember 2016

Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
www.jakarta45.wordpress.com