Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Memprihatinkan

Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Memprihatinkan

Ilustrasi/www.feu.ac.th

JAKARTA – Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah membuka era baru kehidupan demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, badan publik kini harus segera berbenah serta mengubah mindset dalam memperlakukan dan mengelola data dan informasi yang selama ini dimilikinya.

Di sisi lain, masyarakat dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkannya. Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga yang diamanatkan untuk melaksanakan UU KIP terus berupaya untuk menegaskan peran dan posisinya sebagai lembaga yang kredibel dan independen.

Yhannu, Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) mengatakan, Enam tahun sudah UU KIP diimplementasikan sejak diberlakukan pada tahun 2010. Namun, sejauh ini Komisi Informasi Pusat menilai bahwa keterbukaan informasi di Indonesia masih memprihatinkan terutama dalam hal pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik.

Hal ini didasarkan pada hasil Monitoring dan evaluasi pada kurun waktu 3 Tahun oleh KIP terhadap penerapan implementasi UU KIP di Badan Publik. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh KIP, rata-rata tingkat kepatuhan terhadap penerapan UU KIP di Badan Publik masih di bawah nilai 50.

Yhannu menekankan Kasus dokumen TPF Munir menjadi salah satu fakta pengelolaan Informasi dan dokumentasi serta pengarsipan di Badan Publik belum berjalan dengan baik.

Oleh karenanya badan publik perlu untuk membenahi serta memperkuat pengelolaan Informasi dan dokumentasi yg dimilikinya secara profesional sesuai undang-undang yang berlaku.

Komisi Informasi merupakan satu-satunya institusi yang mendapat amanah dari UU KIP sebagai penjaga dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi menjadi budaya di Indonesia serta melahirkan information society (masyarakat informasi).

KIP melalui Rapat Kordinasi Nasional telah menghasilkan Resolusi Keterbukaan Informasi di Indonesia. KIP menilai, keterbukaan informasi di Indonesia masih memprihatinkan terutama dalam hal pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik.

Keberhasilan pemberantasan korupsi dan pungutan liar hanya dapat dilakukan dengan mengedepankan semangat keterbukaan informasi. Begitu pula pemilihan umum yang demokratis hanya dapat terwujud dengan keterbukaan informasi.

Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen konkrit dari Presiden RI berupa instruksi bagi seluruh penyelenggara negara untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi sesuai Undang-Undang KIP.

Sumber : Reno Bimayudha/KIP