Kampanye Pilkada

Kampanye Pilkada

ilustrasi / Ist

SHNet – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sudah memasuki tahap kampanye. Ini kesempatan bagi semua peserta untuk meyakinkan pemilih agar memilih mereka pada saat pemungutan suara. Sebenarnya, berbagai ketentuan sudah mengatur dengan baik pelaksanaan kampanye bagi semua pasangan calon. Sebab, masa kampanye ini merupakan kesempatan baik dan resmi untuk mengajak, membujuk ataupun meyakinkan pemilih.

Selain menjadi kesempatan baik, masa kampanye juga merupakan salah satu tahapan yang cukup rawan gesekan antara pendukung setiap pasangan calon. Tidak jarang saling sindir, saling kritik dan bahkan saling menjatuhkan lawan politik. Tentu, kita semua sepakat hal seperti ini bukan merupakan bentuk kampanye yang baik, mencerahkan dan mencerdaskan.

Kita tentu berharap, semua pasangan calon yang sedang mengikuti Pilkada di seluruh Indonesia, cukup bijak dan dewasa dalam menyikapi suhu politik yang biasanya kian naik setiap kali masa Pilkada. Semestinya, setiap pasangan calon memanfaatkan masa kampanye untuk menawarkan program yang baik, sehingga pemilih menentukan pilihan berdasarkan program setiap pasangan calon. Ini ideal, tetapi setidaknya semua harus mengarah ke sana. Sebab, hanya dengan mengedepankan visi, gagasan dan program yang bisa memperbaiki kualitas pilkada itu sendiri.

Semua peraturan mengenai pilkada, dibuat sedemikian rupa sehigga memberikan kesetaraan kepada semua pasangan calon. Semua harus diperlakukan adil dan memiliki kesempatan yang setara dalam meyakinkan pemilih. Namun, akan menjadi masalah pasangan calon sendiri, jika kesempatan yang ada tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pemenangannnya.

Untuk itu, kalau kita cermati masa kampanye di Pilkada di DKI Jakarta, misalnya, yang diwarnai dengan penghadangan pasangan calon ketika melakukan kampanye, tentu sangat menodai semangat kompetisi politik yang sehat. Sebab, siapapun yang menjadi calon, dijamin perundang-undangan untuk melakukan kampanye, sehingga upaya menghambat kampanye pasangan calon oleh siapapun dan dengan cara apapun merupakan sebuah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Sebab, kalau masayarakat tidak menyukai pasangan calon, tidak perlu menghalangi atau menolak kampanye pasangan calon. Sangat sederhana, jika memang tidak menyukai pasangan calon, hal itu bisa diungkapkan pada saat pemungutan suara. Tahapan ini sebenarnya merupakan penghakiman, apakah masyarakat mendukung atau tidak mendukung pasangan calon. Gunakan hak pilih dan tentukan pemimpinmu. Itu yang harus dilakukan setiap pemilih, bukan dengan cara menghalangi pasangan calon.

Kalau memang tidak menyukai pasangan calon, bisa juga ikut mengkampanyekan pasangan calon yang memang sejalan dengan sikap calon pemilih, sehingga pasangan calon yang didukung memenangkan pilkada dan tidak harus menghalangi pasangan calon. Sebab, bisa saja calon yang ditolak justru memenangkan pemilihan. Bisa juga terjadi, calon yang kelihatan menang ternyata kalah dalam pemilihan. Suara mayoritas pemilih  yang akan menentukan pemenang dalam demokrasi politik seperti even Pilkada. Jadi, kalau mau menjadi pemenang, tidak ada cara lain, kecuali meraih suara pemilih terbanyak.

Suasana pilkada seringkali diwarnai dengan semangat kompetisi yang tinggi, tetapi semua pasangan calon harus bisa meyakinkan pendukung untuk meraih kemenangan dengan cara terhormat dan bermartabat. Karena pada akhirnya siapapun pemenang pilkada, bukan hanya menjadi pemimpin bagi pendukungnya tetapi bagi semua rakyat di wilayahnya.

Pemilihan pimpinan hanya baik bagi rakyat, jika kompetisi politik berakhir ketika masyarakat sudah menentukan pemenangnya. Jika tidak, maka momentum pilkada akan menjadi momen untuk mengkotakkan masyarakat. Di sini, butuh kedewasaan dari setiap peserta pilkada dan pendukungnya. Selain itu, penyelenggara dan stakeholder yang berkaitan dengan pemilu memiliki kewajiban yang sama untuk benar-benar menghasilkan pemimpin yang berkualitas, guna membawa perubahan bagi masyarakat.***