Rp10 Triliun Per Tahun, Potensi Tambang Rakyat untuk Negara

Rp10 Triliun Per Tahun, Potensi Tambang Rakyat untuk Negara

Ketua Umum Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Gatot Sugiharto pada Jumpa Pers Kongres II Tambang Rakyat Indonesia, di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10). [SHNet/Wheny Hari Muljati]

SHNet, Jakarta – Tambang rakyat apabila dilegalkan pemerintah, memiliki potensi pendapatan sangat besar untuk negara. Pendapatan negara dari tambang rakyat bisa mencapai setidaknya Rp 10 triliun per tahun. Ketua Umum Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Gatot Sugiharto menyampaikan hal ini pada Konferensi Pers yang diselenggarakan institusinya di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10).

“Tambang rakyat adalah kekuatan ekonomi yang sangat besar. Ini adalah sektor matapencaharian yang tidak main-main. Tercatat, lebih dari tiga juta orang berkecimpung di tambang rakyat ini,” ujar Gatot mengingatkan.

Menurutnya, apabila pemerintah mengakomodasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sektor tambang rakyat dapat menjadi potensi pendapatan pemerintah yang sangat besar.

“Potensi income pemerintah bisa mencapai Rp10 triliun untuk pajak, royalti, dan restribusi. Sayang, sekarang sektor ini belum dilirik pemerintah. Tambang rakyat malah lebih banyak dianggap sebagai kejahatan,” kata Gatot.

Pemerintah Masih Represif
Ia menuturkan, saat ini pemerintah masih menganggap pelaku tambang rakyat sebagai penjahat. Para penambang rakyat di mana-mana digusur. Padahal, sebenarnya warga menambang demi mencari makan. Mereka juga menambang demi menyejahterakan keluarga dan masyarakat. Namun, Gatot menyayangkan hingga saat ini pemerintah masih menerapkan pendekatan represif kepada para penambang rakyat.

“Ini yang kami ingin sampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahwa kami semua ingin ditata, ingin melakukan pertambangan secara benar,” kata Gatot mewakili para penambang rakyat dari 33 provinsi di Indonesia, yang tergabung dalam APRI.

Harapkan Presiden Hadir
Terkait keinginan para penambang rakyat untuk mendapatkan legalisasi dari pemerintah dan agar lebih tertata tersebut, APRI mengharapkan kehadiran Presiden Jokowi dalam Kongres Nasional Tenambang Rakyat yang kedua.  Menurut Gatot, Kongres yang akan berlangsung pada 1-4 November 2016, di Gedung Aneka Tambang (Antam), Jakarta Selatan tersebut akan dihadiri 1000 penambang rakyat dari seluruh Indonesia. Jumlah tersebut menurut Gatot, terdiri dari perwakilan penambang rakyat dari dewan perwakilan wilayah (DPW) APRI yang tersebar di 33 provinsi, dan berasal dari 350 dewan pimpinan cabang (DPC) di seluruh Indonesia.

“Mereka akan mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti Kongres. Jadi jumlahnya diperkirakan mencapai 1000 orang,” kata Gatot.

Ia memaparkan, Kongres Tambang Rakyat pada 1 November 2016 akan dilanjutkan  dengan Konferensi Internasional Tembang Rakyat pada hari berikutnya, 2 November 2016. Konferensi Internasional tersebut menurutnya akan diikuti oleh sekitar 200 perserta dan 40 pembicara dari 15 negara.

“Rencananya 15 negara, dan sekarang yang sudah memastikan hadir 10 negara,” kata Gatot.

Menurutnya, Kongres Nasional selain bertujuan untuk menyampaikan perkembangan organisasi yang sudah menginjak usia dua tahun, juga untuk menunjukkan perkembangan kemajuan program-program APRI lainnya.

“APRI berdiri pada 24 Agustus 2014 di Yogyakarta, sekarang menginjak usia 2 tahun. Dalam Kongres ini kami akan melaporkan progress APRI dengan program-programnya,” kata Gatot.

Baca juga APRI Selenggarakan Konferensi Internasional Tambang Rakyat, 2-3 November