Pelaksanaan pencapaian SDGs Tidak Boleh Meninggalkan Satu Orangpun

Pelaksanaan pencapaian SDGs Tidak Boleh Meninggalkan Satu Orangpun

Ist

SHNet, JAKARTA – Rabu (27/10), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bersama Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Oxfam Indonesia, Ohana, dan Transparency International Indonesia (TII) menggelar acara pertemuan nasional masyarakat sipil Indonesia untuk Sustainable development Development Goals (SDGs).

Acara yang dilakukan untuk memastikan tidak seorangpun tertinggal dalam perencanaan dan pelaksanaan SDGs ini tak hanya dihadiri oleh perwakilan masyarakat sipil dari seluruh Indonesia, namun dihadiri juga oleh Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, perwakilan kantor staff presiden serta jajaran pemerintah daerah.

Acara ini diadakan sebagai wadah CSO Indonesia dan pemangku kepentingan lain untuk pertukaran informasi dan gagasan untuk memahami bersama tantangan dan peluang pelaksanaan SDGs di Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat pekerjaan rumah telah menanti sebagai konsekuensi adanya Perpres tentang SDGs, baik untuk pemerintah maupun  Civil Society Organization (CSO).

Tak hanya itu, forum ini diharapkan agar masyarakat sipil dapat menyampaikan informasi dan aspirasi kepada pengambil kebijakan mengenai proses dan substansi SDGs serta merumuskan prakondisi-prakondisi teknis dan sosial (kelembagaan, pendataan, dan enabling environment) agar semua pihak dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana aksi SDGs 2016-2020.

Dalam Pidato Pembukaan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan, “Prinsip no one left behind (tidak meninggalkan seorangpun) merupakan tantangan terbesar dilihat dari kondisi negara Indonesia yang besar dengan jumlah ribuan pulau yang tersebar dengan dibatasi lautan.

Karenanya, SDGs ini adalah agenda pembangunan global yang ambisius. “Menteri PPN juga menyampaikan penghargaannya kepada INFID yang telah berhasil mengadakan pertemuan ini dan juga seluruh peserta yang terlibat dalam proses pelaksanaan SDGs agar tujuan dan target SDGs bisa tercapai pada 2030.

Sementara Hanif Dhakiri menyampaikan bahwa saat ini ia tengah melakukan penajaman prioritas, terutama dalam hal meningkatkan akses dan mutu dari pelatihan kerja. “Kita mewacanakan pelatihan kerja ke semua pihak, jadi tidak hanya pendidikan formal. Jumlah pengangguran perguruan tinggi juga meningkat karena lulusannya hanya berorientasi menjadi akademisi. Kita mendorong pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, agar ada terobosan yang dapat meningkatkan kerja layak bagi mereka yang tidak memiliki ketrampilan dan modal, melalui optimalisasi Balai Latihan Kerja,” katanya.

Sedangkan Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif INFID, menyebutkan SDGs adalah Kita. Menurutnya SDGs bukanlah sekedar kepentingan yang datang dari luar, namun SDGs merupakan kepentingan Indonesia sehingga penting bagi seluruh stakeholder terkait untuk terlibat dalam penyusunan dan penetapan prioritas dan peta jalan SDGs di Indonesia.

Dini Widiastuti, Direktur Program Keadilan Ekonomi Oxfam di Indonesia, menegaskan kembali bahwa Oxfam terutama melalui kolaborasinya dengan INFID, Koalisi Perempuan Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs, berkomitmen menyukseskan pencapaian SDGs di Indonesia bersama pemerintah.

Hadir pula dalam pertemuan ini perwaklian kementerian dan lembaga seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kantor Staff Presiden, dan Badan Pusat Statistik. Arie Sujito peneliti dari Universitas Gadjah Mada berpendapat bahwa tiap-tiap kementerian telah memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung agenda-agenda dan pencapaian SDGs yang tersusun dalam program-program pembangunan lintas K/L.

Ia menambahkan, “Tahun kedua pemerintahan Jokowi lebih memperkuat peningkatan sumber daya manusia sebagai respon atas tantangan bonus demografi yang berpengaruh positif terhadap pencapaian SDGs. Karenanya, kerjasama dan kemitraan strategis antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil sangat diperlukan baik dalam dukungan maupun kontrol untuk memenuhi target-target pencapaian goal SDGs.”

Beberapa rumusan dihasilkan dari acara ini diantaranya adalah:

  • Perubahan paradigm pembangunan dengan pendekatan Hak Asasi Manusia dan memastikan peran Negara dalam perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi semua, tanpa terkecuali dan mewujudnya inklusi social.
  • Memastikan kebijakan dan tindakan khusus bagi kelompok rentan (kelompok disabilitas, kelomok adat, minoritas keyakinan, LGBT, perempuan, anak, remaja, kelompok miskin perkotaan, kelompok masyarakat terpencil, rentan mengalami diskriminasi, kekerasan dan penindasan, buruh migrant, Pembantu rumah tangga, kelompok penghayat).
  • Adanya kurikulum yang berperspektif SDGs.
  • Perlindungan lingkungan wilayah pesisir 3T (terdepan, terpencil, terluar.
  • Menjamin kebebasan berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat.
  • Menerapkan manajemen pembangunan berbasis risiko (Risk Based Management).
  • Menjamin ketersediaan data yang terpilah , aksesibel, inklusif dan menerapkan pendataan yang partisipatif.
  • Negara harus menjamin ketersediaan dana untuk implementasi SDGs, meningkatkan kapasitas mobilisasi sumberdaya dalam negeri (pajak dan nonpajak) sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap hutang luar negeri.
  • Mengembangkan kemitraan setara di dalam negeri  dan di tingkat internasional untuk mendukung implementasi dan pencapaian SDGs.
  • Perlindungan masyarakat atas hak, akses dan control sumber daya alam, termasuk tanah.

Kontak media dan Narasumber:
Sekar Panuluh, Program Associate on SDGs, INFID; Mobile 0856 4900 3744
Maya Safira, Project Manager on SDGs Governance, Oxfam di Indonesia; Mobile 0811 8662 366
Hamong Santono, Senior Programme Officer, INFID; Mobile 0811 1260 078
Dini Widiastuti, Direktur Keadilan Ekonomi, Oxfam di Indonesia; Mobile 0811 9593 443