Pekerja Miskin Harus Jadi Agenda Utama Dalam KTT ASEAN

Pekerja Miskin Harus Jadi Agenda Utama Dalam KTT ASEAN

Para pemimpin negara ASEAN dalam acara pembukaan KTT ASEAN di Laos. (Ist)

Oleh: Riza Bernabe
(Koordinator penelitian dan Kebijakan Program Asia Oxfam)

 

Satu dari empat orang di Asia Tenggara adalah orang miskin meski tingkat perdagangan dan investasi asing tinggi di kawasan ini.

Ini adalah gejala ketimpangan yang mengejutkan ketika kekayaan segelintir orang meningkat drastis sementara nasib jutaan orang berkubang dalam kemiskinan.

Organisasi internasional non-profit Oxfam menyerukan para pemimpin pemerintahan ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) dalam pertemuan Tingkat Tinggi ke 28, di Laos, pekan ini, untuk mendorong kalangan dunia usaha di Asia berkomitmen meninggalkan penggunaan standar upah minimum menjadi standar upah hidup layak.

Upah hidup layak di ASEAN diperkirakan empat kali lebih besar dibanding biaya rata-rata upah minimum saat ini.

Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengusulkan agar seluruh negara anggota ASEAN mengadopsi upah minimum regional.

ASEAN dapat mengambil langkah ini lebih jauh dengan menggunakan wacana upah hidup layak sebagai basis untuk menetapkan upah minimum regional.

Oxfam mendesak ASEAN untuk menggalang upah minimum regional agar ditetapkan dengan dasar tingkat upah hidup layak, dan memberikan para pekerja atau buruh miskin alat yang dapat mereka gunakan untuk mengatasi kemiskinan.

Upah minimum di ASEAN tidak memperhitungkan pengeluaran ongkos hidup layak yang sebenarnya. Hal ini telah mendorong jutaan buruh hidup dibawah garis kemiskinan.
Perdagangan global ASEAN naik dari 1,61 triliun dolar di tahun 2007 menjadi 2,53 triliun dolar tahun 2014.

Investasi asing langsung mengalir ke wilayah ini, meningkat dari 117,7 miliar dollar pada 2013 menjadi 136,2 miliar dollar pada 2014.

Kenaikan ini berkebalikan dengan kecederungan penurunan investasi asing langsung di kawasan lain di dunia.

Namun sekitar 60 juta orang di ASEAN tetap masih kekurangan pangan karena negara-negara berlomba hingga ke titik dasar kebijakan yaitu menawarkan upah minimum terendah untuk buruh, agar modal tertarik datang.

Tingkat upah minimum di negara-negara ASEAN berkisar dari 2,74 menjadi 10,11 Dolar per hari.

Rata-rata upah minimum di kawasan Asia Tenggara nyaris tidak dapat menutupi kebutuhan dasar, hal ini yang menjerat orang miskin dalam siklus hutang dan kemiskinan.

Upah hidup layak, yang dihitung dalam biaya untuk makanan, perumahan, kesehatan dan pendidikan, dan disesuaikan secara teratur dengan inflasi tahunan akan dapat mengangkat orang keluar dari kemiskinan.

Hal ini juga memungkinkan buruh mengatur pendapatannya sebagai antisipasi apabila ada kejadian tak terduga seperti kecelakaan dan bencana.

Menurut Program Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah perempuan yang dalam prakteknya bekerja dalam pekerjaan yang bergaji rendah, namun yang akan mendapatkan hal terbaik dari penetapan standar upah hidup layak.

Negara-negara ASEAN yang memiliki upah minimum yang didasarkan pada persyaratan upah hidup layak yang pada akhirnya akan medistribusikan pendapatannya secara lebih adil dan hal ini adalah inti dari apa yang dicita-citakan negara-negara ASEAN.

Membayar upah lebih tinggi akan meningkatkan pengeluaran dunia usaha dalam jangka pendek, namun hal ini bermanfaat untuk kepentingan bisnis dalam jangka panjang.

Upah hidup layak itu masuk akal bagi dunia usaha. Dunia usaha mengambil untung dari stabilitas sosial ekonomi dan keamanan ketersediaan bahan-bahan dan produk. Buruh yang tidak terjebak dalam kemiskinan akan cenderung lebih produktif, sehingga menghasilkan margin yang lebih tinggi untuk dunia usaha.