DPD RI Tak Luput

DPD RI Tak Luput

Ilustrasi (openclipart)

Berita mengejutkan dan menghentak publik pada akhir pekan lalu. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman ditangkap KPK di rumah dinasnya di Kuningan, Jakarta. Setelah diperiksa di KPK, Irman Gusman ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerima suap dari pengusaha distributor gula.

Informasi ini tentu sangat mengejutkan karena selama hampir tiga periode DPD RI ini tidak pernah terdengar adanya anggota DPD yang berhubungan dengan kasus korupsi yang ditangani KPK. Berbeda dengan anggota DPR RI yang selalu tersangkut kasus di KPK. Sangat wajar, DPD tidak terlibat korupsi karena memang kewenangan DPD RI tidak sekuat DPR, sehingga bisa mempengaruhi penggunaan anggaran ataupun pembuatan legislasi.

Selain itu, DPD RI juga selalu meraih status wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengelolaan keuangan negara di lembaga ini. Hal itu menunjukkan tidak ada masalah dengan penggunaan anggaran negara. Prestasi ini tercoreng ketika Ketua DPD ditangkap KPK karena diduga menerima suap Rp 100 juta. Ini angka yang bisa jadi tidak terlalu besar untuk ukuran seorang pimpinan lembaga negara, tetapi faktanya begitu yang terungkap dari KPK.

Penatapan Irman sebagai tersangka berarti KPK merasa yakin menemukan bukti permulaan yang kuat untuk memproses Irman. Berdasarkan lansiran dari KPK, kasus suap itu berkaitan dengan pengurusan kuota gula impor yang diberikan oleh Bulog kepada CV SB di Tahun 2016. Selain Irman Gusman, KPK juga menahan dua orang yang diduga sebagai pemberi.

KPK menduga Irman menerima hadiah atau janji uang Rp100 juta. Irman disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penangkapan Irman Gusman ini merupakan ironi, karena untuk kesekian kalinya pejabat negara harus berurusan dengan KPK karena dugaan kasus korupsi. Kasus ini juga semakin menambah panjang pejabat negara yang terlibat kasus di KPK. Mulai dari politisi, eksekutif, yudikatif dan pejabat di daerah, nyaris tidak ada yang bebas dari praktek korupsi yang ditangani KPK. Legislatif selama ini hanya menerpa DPR RI, karena anggota DPD nyaris tidak ada yang berurusan dengan KPK.

Penangkapan Irman Gusman ini mengundang tanda tanya, karena DPD praktis tidak memiliki kewenangan yang besar untuk terlibat jauh dalam penentuan kuota gula. Namun, Irman diduga membantu penyaluran kuota gula di Sumatera Barat. Sebagai pejabat negara tentu sangat sulit untuk membedakan pada saat kapan seseorang bertindak sebagai pribadi, karena jabatan itu selalu melekat.

Untuk itu, KPK harus tetap didukung untuk melakukan pemberantasan korupsi sejauh KPK benar-benar bertindak sesuai hukum. KPK tidak boleh menjadi lemah ketika menangani kasus yang besar, namun seolah kuat ketika menangani kasus kecil. KPK harus tetap didorong untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Tetapi, KPK juga harus menjawab berbagai kritikan untuk tidak “pilih kasih” dalam penanganan kasus, karena sejumlah kasus masih mandek di KPK. Kritikan itu harus menjadikan KPK lebih profesional dan tanpa tedeng aling.

Penangkapan Irman Gusman ini juga menjadi kontraproduktif dalam upaya DPD untuk memperkuat kewenangannya. Selama ini, tidak adanya kasus korupsi yang melibatkan anggota DPD, juga menjadi salah satu alasan yang selalu dikedepankan untuk memperkuat kewenangan DPD. Namun, kasus ini telah membuka mata, bahwa tanpa kewenangan yang besarpun ternyata sudah bisa melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Hal ini, tentu akan mengurangi dukungan publik bagi penguatan kewenangan DPD RI, seperti yang diinginkan selama ini.

Kasus ini, juga memberikan pelajaran pertama bagi DPD bagaimana menyikapi anggota DPD yang terlibat kasus pidana. Pimpinan DPD perlu mengambil langkah darurat dan efektif untuk menyelamat institusi. Tetapi, perlu juga mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Namun, sangat elegan, jika Irman Gusman mengajukan nonaktif sampai kasusnnya benar-benar clear di pengadilan.***