Mendagri : Pembangunan di Desa Harus Padat Karya

Mendagri : Pembangunan di Desa Harus Padat Karya

Ilustrasi/www.unisa.edu.au

SHNet, Jakarta – Lahirnya Undang Undang (UU) Desa telah membuat Desa memiliki anggaran yang lebih besar. Anggaran tersebut bersumber dari APBN dan APBD. Anggaran tersebut kemudian digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di desa.

Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta pendamping desa tidak buru-buru menyerahkan pembangunan kepada swasta. Sebaliknya, pembangunan di desa harus dilakukan secara padat karya supaya terjadi pemerataan kesejahteraan sosial di desa tersebut.

Berbicara pada Temu Karya Lomba Desa, di Jakarta, Senin (15/8), Tjahjo mengatakan, desa memiliki nilai strategis. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, saat ini ada 83.184 desa dan kelurahan.

Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan sambutan di acara Temu Karya Lomba Desa, di Jakarta, Senin (15/8). (Foto : SHNet/Tutut Herlina)
Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan sambutan di acara Temu Karya Lomba Desa, di Jakarta, Senin (15/8). (Foto : SHNet/Tutut Herlina)

Namun, baru 42.088 desa dan kelurahan yang baru diketahui klasifikasinya. Sebanyak 9715 desa dan kelurahan diklasifikasikan kurang berkembang, 24.400 desa berkembang dan 7963 desa tercatat cepat berkembang.

Tjahjo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan 12 peraturan menteri (permen) terkait pemerintahan desa, aset desa, kewenangan desa, batas desa, laporan kepala desa dan administrasi desa.

Ia mengingatkan, desa merupakan poros pemerintahan yang menjadi satu kesatuan baik antara pemerintah pusat maupun daerah. “Dari presiden harus tegak lurus dalam melaksanakan perintah presiden, sampai tingkat desa, penuh semangat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Bukan untuk desa saja, tapi juga bagian untuk negara yang mandiri dan sejahtera,” katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Nawacitanya ingin mempercepat pembangunan dari pinggiran. Untuk itu, sebanyak 187 kecamatan diperbatasan akan dipercepat pembangunan infrastrukturnya. Kecamatan tersebut antara lain terletak di Rondo, Natuna, Sanggau, Sebatik, Malino, Sangihe, Talaut, Raja amoat, Morotai, Merauke, Atambua, Belu. “Ini dalam upaya bangun upaya pertahanan kita,” ujarnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan penghargaan kepada pemenang lomba desa tingkat regional, di Jakarta, Senin (15/8). (Foto : SHNet/Tutut Herlina)
Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan penghargaan kepada pemenang lomba desa tingkat regional, di Jakarta, Senin (15/8). (Foto : SHNet/Tutut Herlina)

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, Presiden Jokowi membentuk Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal. Setiap tahunnya bantuan terus meningkat.

Kepada para kepala desa dan lurah yang hadir dalam acara itu Tjahjo menegaskan bahwa kepala desa adalah pemilik massa dan yang mengorganisir massa di desa-desa. Oleh karena itu, bupati dan gubernur harus memberikan anggaran yang besar untuk pembangunan desa. “Kalau tidak anggarkan untuk pembangunan desa, jangan dipilih lagi jadi gubernur dan bupati,” katanya.

Namun, ia mengingatkan, dalam membangun desa, kepala desa harus mempertimbangkan desa-desa lain yang posisinya berdekatan. “Jangan membangun yang sama kalau desanya berdempetan,” katanya. (TH)