Bongkar Pasang Kabinet

Bongkar Pasang Kabinet

Tepat dengan hari peringatan peristiwa 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo mengumumkan perombakan kabinet. Perombakan kabinet ini merupakan yang kedua kali dalam pemerintahan baru berjalan dua tahun. Artinya, Presiden Joko Widodo merombak pembantunya setiap tahun. Sebenarnya, tidak perlu diperdebatkan mengapa menteri ini diganti atau mengapa yang ini yang menjadi menteri. Sebab, dalam sistem presidensil, kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Jadi, presiden bebas memilih siapa yang masuk dan keluar dari kabinet.
Namun, dari dua kali perombakan kabinet ini ada yang menarik, karena dua kementerian koordinator selalu menjadi sasaran perombakan. Terakhir, Wiranto menjadi Menko Polhukam dan Luhut Panjaitan digeser menjadi Menko Kemaritiman. Begitu juga Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. Di satu sisi, pergeseran yang cepat bisa dimaknai sebagai bentuk fleksibilitas, tetapi juga bisa ditafsir akan sangat sulit bagi kabinet untuk mempertahankan keberlanjutan.
Karena setiap orang di pos baru, tentu membutuhkan masa adaptasi. Bahkan, Sri Mulyani dan Wiranto yang juga pernah menduduki pos yang sama, juga membutuhkan masa adaptasi, karena bekerja dengan lingkungan dan orang yang berbeda.
Untuk itu, kita berharap, kabinet yang baru bisa berjalan lebih cepat, karena bongkar pasang kabinet ini juga mempengaruhi kinerja kabinet secara keseluruhan. Taruhlah, kabinet hasil perombakan ini akan beradaptasi sampai dengan akhir tahun 2016. Sehingga pada tahun 2017, benar-benar bisa melaju cepat.
Jadi, tahun 2017 ini akan menjadi tahun penentuan bagi pemerintahan Jokowi-JK, karena praktis pada tahun 2018, semua energi dan kekuatan sumber daya mulai dikerahkan untuk persiapan pemilu. Apalagi, meski kabinet yang berasal dari partai politik melepaskan jabatan di partai politik, tidak berarti benar-benar bebas dari kepentingan pemilihan umum.
Perombakan kabinet ini akan sangat mempengaruhi capain pemerintahan Jokowi-JK pada akhir masa jabatan. Artinya, ini menjadi ukuran bagi Joko Widodo jika ingin melanjutkan pemerintahan untuk periode lima tahun kedua. Kalau mau jujur, perombakan kabinet setiap tahun ini menunjukkan ada kekeliruan sejak awal dalam penyusunan kabinet, karena tidak memilih figur yang benar-benar tepat baik dari sisi kompentensi, termasuk dalam mengakomodasi kepentingan politik.
Presiden tidak perlu menjelaskan apapun terkait perombakan kabinet, karena itu memang hak prerogatif. Tetapi, tanpa penjelasan pun, publik sudah mahfum, perombakan tidak lepas dari kepentingan politik, dengan mengakomodir kader dari Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar. Disadari atau tidak, perombakan kabinet ini mengingatkan ketidakstabilan pemerintahan dalam sistem parlementer. Bedanya, perombakan terjadi dalam sistem presidensil, dimana sistem ini menganut masa jabatan presiden dan wakil presiden yang fix time.
Perombakan kabinet yang kedua ini, juga menyisakan pertanyaan bagi publik, karena mengganti menteri yang “versi publik” layak dipertahankan dan mempertahankan menteri yang semestinya layak diganti. Misalnya, pergantian Rizal Ramli karena dianggap gaduh, meski kegaduhan yang diciptakan untuk kepentingan masyarakat juga. Tetapi, menteri yang adem seperti Anies Baswedan atau Ferry Mursyidan Baldan, toh diganti juga. Jadi, sebenarnya bukan soal gaduh atau bukan, juga bukan soal kinerja baik atau bukan, karena semua itu bisa dipatahkan dengan kepentingan dukungan politik saat ini ataupun dukungan politik untuk masa depan.
Namun, terlepas suka atau tidak, anggota kabinet yang mendapat kepercayaan layak didukung semua pihak, sehingga mampu melaksanakan tugas bangsa dan negara yang memang tidak mudah. Selain itu, semua pihak juga harus menghargai hak prerogatif presiden untuk memilih pembantu dalam pemerintahan. Sebab, sukses atau tidaknya, juga menjadi tanggung jawab presiden, yang tentunya akan diuji publik dalam pemilu mendatang.***