Tunjukan Kalau Perubahan Kabinet Berpengaruh kepada Masyarakat

Tunjukan Kalau Perubahan Kabinet Berpengaruh kepada Masyarakat

Ist

SHNet, JAKARTA – Pergantian  menteri Kabinet Kerja Jilid II yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) diapresiasi sebagai penguatan konsolidasi dalam menjalankan program Trisakti Nawacita. Diharapkan dengan adanya pergantian itu, akan ada perubahan signifikan dalam menjalankan kinerja pemerintahan.

Anggota DPR RI Fraksi PKB, Yanuar Prihatin, di Jakarta, Kamis (28/7) mengatakan pergantian menteri diharapkan mampu menjamin percepatan agenda kerja pemerintahan. “Kami menginginkan agar resfhulle ini ada perubahan cepat terutama pada sektor yang berkaitan dengan ekonomi perdagangan, pelayanan birokrasi dan manajemen pembangunan,” ujar Yanuar.

Anggota Komisi II ini berharap pergantian Menteri PAN RB dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mendapatkan perhatian khusus ke depan. Pasalnya kedua sektor tersebut seringkali terkendala miskordinasi dan miskomunikasi terhadap Komisi II DPR. Dirinya meminta Menteri PAN dan RB, Asman Abnur, dapat menyelesaikan tiga agenda pokok.

Baca juga:

“Ada tiga agenda pokok yang harus dilakukan yakni percepatan reformasi birokrasi di tingkat pusat dan daerah, perbaikan pelayanan publik di berbagai sektor dan penguatan kordinasi antar instansi,” tuturnya.

Ia menuturkan Menpan RB perlu mempercepat proses reformasi birokrasi yang saat ini sudah memiliki konsep, aturan dan Undang-undang yang sudah ada. Pelayanan publik yang saat ini masih dikeluhkan masyarakat sehingga perlu adanya kordinasi antar instansi harus kuat baik ditingkat pusat maupun daerah.

“Pak Asman Abnur harus memiliki sikap konkrit secara politik untuk membuat kebijakan yang baik. Menjamin perubahan pelayanan publik serta membantu kepala daerah agar memiliki mainset reformasi birokrasi yang merupakan ujung tombak berjalannya program pemerintah,” tegasnya.

Ketua DPP PKB ini juga menyampaikan pesan kepada Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, untuk merubah budaya kerja aparatur BPN yang dinilai lambat dan bertele-tele. Selama ini berdasarkan fakta di lapangan lemahnya koordinasi dilingkungan BPN, serta belum respeknya kepada masyarakat tidak mampu dalam pembuatan administrasi pertanahan.

“Memastikan bahwa agenda BPN bisa sejalan dengan lebih baik, program reformasi agraria berjalan, memiliki sikap tegas serta langkah konkrit untuk membenahi aparatur BPN di segala lini,” katanya.(IJ)