Komitmen Anti-korupsi Perusahaan di Indonesia Masih Rendah

Komitmen Anti-korupsi Perusahaan di Indonesia Masih Rendah

Ilustrasi/pixabay.com

SHNet, Singapura – Komitmen anti-korupsi di perusahaan-perusahaan Indonesia paling rendah dibandingkan Thailand, Singapura, Filipina dan Malaysia. Meski begitu, komitmen perusahaan Indonesia untuk mematuhi semua undang-undang yang relevan, terutama undang-undang antikorupsi sangat tinggi.

Ini ditunjukkan riset yang diselenggarakan ASEAN CSR Network (ACN) dan Business School’s Centre for Governance, Institutions and Organisations (CGIO) National University of Singapore (NUS). Riset tersebut dipresentasikan dalam acara “Conference on Corporate Governance and Responsiblity: Theory Meets Practice,” di Singapura, 20-22 Juli.

Menurut Jerry Bernas, Program Director ACN, riset ini hanya didasarkan pada informasi-informasi yang disediakan perusahaan untuk publik. “Sumber-sumbernya adalah situs perusahaan, laporan tahunan, laporan pengelolaan perusahaan, dan kode etik,” katanya.

Jerry sendiri tidak bisa menjelaskan mengapa perusahaan-perusahaan Indonesia begitu rendah dalam komitmen anti-korupsi karena tidak memiliki pengetahuan tentang undang-undang di Indonesia. “Mungkin ini menunjuk secara langsung atau tidak langsung pada kurangnya kewajiban dari bursa saham,” katanya.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan pada umumnya hanya merespons persyaratan dari regulator. “Jarang ada perusahaan yang sukarela melakukannya di luar persyaratan. Tapi saya tidak bisa berkomentar banyak karena saya tidak mengetahui hukum yang sebenarnya di negara masing-masing,” katanya.

Riset tersebut menilik antara lain soal pernyataan anti-korupsi, komitmen mematuhi hukum dan regulasi, kode etik untuk semua direktur dan karyawan, juga soal pemberian fasilitas terhadap pihak ketiga dan penerimaan hadiah dan biaya-biaya pengeluaran dari pihak ketiga.

Indonesia juga mencatat skor terendah dalam poin pelarangan pemberian fasilitas, sementara Singapura mendapat skor tertinggi. “Saya tidak familiar dengan hukum tentang pembayaran fasilitas di Indonesia. Tapi Singapura, pembayaran fasilitas itu ilegal. Undang-undangnya jelas sehingga perusahaan bisa dengan nyaman mendefinisikan apa yang termasuk pemberian fasilitas,” Jerry menjelaskan. Skor Indonesia memang rendah, ujar Jerry, tapi secara keseluruhan pasti ada kaitannya dengan level regulasi, terutama dari bursa saham.

Yang menarik, kata Jerry, adalah pertanyaan tentang apakah pemberian hadiah itu dilarang atau tidak. “Kita semua tahu pemberian hadiah diakui sebagai bagian dari kultur bisnis di Asia. Jika Anda mengunjungi klien, atau jika Anda mengunjungi seseorang, Anda membawa hadiah kecil. Masalahnya adalah, kapan pemberian Anda itu dianggap sebagai hadiah, dan kapan dianggap sebagai suap,” katanya. “Jika saya membawa sekotak roti, mungkin masih bisa dianggap hadiah. Tapi bagaimana jika yang saya bawa adalah sebotol anggur yang mahal yang harganya bisa jutaan?”

Oleh karena itu, menurutnya pemberian hadiah tidak perlu dilarang. Tapi, perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas tentang mana yang bisa diterima sehingga para karyawan memiliki panduan. “Aturan ini bukan tentang pemberi hadiah tapi tentang melindungi penerima hadiah.”

Poin lain yang juga menarik adalah soal peniup peluit. Di Indonesia, dari 50 perusahaan yang diteliti, hanya 20 yang mencantumkan soal program yang memungkinkan perlindungan para peniup peluit yang mengungkap penyimpangan-penyimpangan dalam perusahaan.

“Masalahnya perlindungan ini juga belum jelas. Jika pelanggaran itu menyangkut atasan Anda, dan dia mengetahui Anda yang mengadukan, maka Anda akan berada dalam masalah. Jadi, Anda tidak pernah akan mengadukannya,” katanya.

Riset ini mengambil sampel 50 perusahaan dengan kapitalisasi paling besar di bursa saham tiap-tiap negara. “Kami melakukan riset ini untuk menyediakan peluang membandingkan benchmark, bukan untuk mencari kenapa itu terjadi, jadi pemangku kepentingan yang terkait diharapkan bisa meneliti lebih lanjut,” kata Jerry.

Ketua ACN, Yanti Triwadianti mengatakan, “Temuan ini adalah awal yang bagus bagi perusahaan-perusahaan ASEAN untuk membandingkan level pengungkapan dalam kebijakan anti-korupsi dan aksi-aksi yang mengikutinya, dan memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan.” (*)