Hasil Audit Sumber Waras

Hasil Audit Sumber Waras

Foto : Istimewa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak menemukan adanya unsur korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.Pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo tentu menghentak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebelumnya menduga adanya kerugian negara sekitar Rp 191 Miliar. Dugaan BPK itu berdasarkan hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kesimpulan KPK itu bukan meluncur begitu saja, karena KPK telah memeriksa sejumlah pihak yang terkait dengan pembelian lahan RS Sumber Waras. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga pernah diperiksa KPK. Sejak semula, Ahok melontarkan pernyataan yang cukup vulgar dan menganggap BPK ngaco.

Kini, kita dihadapkan pada persoalan serius, karena berkaitan dengan kredibilitas lembaga negara, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika KPK tdiak menemukan indikasi korupsi, maka BPK wajib memberikan penjelasan mengenai hasil audit pembelian RS Sumber Waras. Ini berkaitan dengan kepercayaan terhadap lembaga negara.

Dalam tata bernegara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang sangat penting, sehingga perintah pembentukannya diatur dalam UUD 1945. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen, hanya ada satu ayat yang menyebut pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (pasal 23 ayat 5).

Kemudian, dalam perubahan ketiga UUD 1945, posisi BPK semakin kuat karena diatur dalam satu Bab tersendiri, yakni Bab VIII A (Badan Pemeriksa Keuangan), yang terdiri dari tiga pasal (pasal 23 E, 23F dan 23G). Di tiga pasal ini terdapat tujuh ayat
mengenai Badan Pemeriksa Keuangan.

Untuk itu,  ketika hasil audit lembaga pemeriksa yang mandiri ini tidak dapat dibuktikan, maka wajar jika muncul pertanyaan mengenai kompetensi auditor BPK. Sebab, kekeliruan dalam melakukan audit bukan saja berpotensi menjeremuskan orang yang tidak bersalah dalam persoalan hukum yang serius, tetapi juga mencoreng integritas, kredibilitas dan profesionalisme BPK.

Penjelasan BPK mengenai hasil audit itu sangat penting, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam dugaan dan persepsi.

Termasuk, untuk menepis dugaan BPK “bermain politik” karena bertepatan dengan pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Sebab, bukan rahasia juga, kalau pimpinan BPK merupakan politisi atau setidaknya memiliki kedekatan dengan partai politik.

Kita tentu tidak mau BPK sebagai institusi negara ikut kecimpratan getah dari kesalahan, kekeliruan ataupun kepentingan dari para auditor maupun pimpinan BPK. Apalagi, sekadar tuduhan yang menurunkan harga diri BPK untuk menjegal calon gubernur.

Sebab, komentar seperti ini sebenarnya sudah bermunculan di media sosial. Tentu, kita tidak sudi membiarkan lembaga negara mendapat citra negatif  seperti itu.

Jika saja, BPK gagal memberikan penjelasan mengenai hasil audit ini, maka hal itu akan mempertaruhkan citra lembaga negara.
Semestinya, siapapun yang bertanggung jawab terhadap hasil audit ini harus secara ksatria untuk bertanggung jawab dan mundur dari jabatan. Sebab, hanya dengan cara seperti itu yang dapat memberikan harapan untuk menyelamatkan citra BPK sebagai lembaga negara.

Namun, kita juga sadar, budaya mundur belum menjadi bagian dari perilaku pejabat. Selalu ada alasan untuk senantiasa mempertahankan jabatan. Tetapi, hanya negarawan yang memilih untuk menyelamatkan kepentingan institusi, kepentingan negara daripada sekadar mempertahankan kepentingan kelompok, kepentingan diri apalagi sekadar mempertahankan jabatan.

Semua pihak semestinya juga menahan diri untuk tidak mencerca kelewat batas, karena BPK masih sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawasan dalam penggunaan keuangan negara.

Untuk itu, membiarkan BPK lemah sama halnya memberikan peluang yang besar bagi penyimpangan keuangan negara. Jadi, BPK harus dibersihkan dari siapapun dan apapun anasir yang berpotensi melemahkan atau menodai citra BPK.***