Rano Karno Bangga dengan Hasil Audit BPK

Rano Karno Bangga dengan Hasil Audit BPK

SHNet, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2015. Opini WDP tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, yang oleh BPK diberi opini disclaimer atau tidak memberi pendapat atas LKPD tahun 2014.

“Pada Tahun Anggaran 2014, BPK RI memberikan opini disclaimer atas LKPD Pemerintah Provinsi Banten. Atas LKPD Tahun Anggaran 2015, opini LHP BPK mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian,” kata anggota Komisi V BPK, Moermahadi Seorja Djanegara di Banten, Senin (30/5).

Moermahadi menjelaskan, opini yang diberikan mempertimbangkan materialitas dan informasi pada laporan keuangan tersebut. Adapun hal yang dikecualikan pada LHP adalah belanja barang dan jasa, seperti di Satpol PP, promosi dan publikasi, kemudian masih adanya kendaraan dinas yang dikuasai pihak ketiga dan tidak bisa ditelusuri.

Baca juga:

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, pemerintah harus menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual dalam menyusun laporan yang komprehensif.

“Dengan sistem berbasis akrual, pemerintah telah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan APBD secara transparan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan,” ujarnya.

Terhadap penilaian BPK tersebut, Gubernur Provinsi Banten Rano Karno mengaku berbangga. Ia berharap penggunaan dan laporan keuangan provinsi tersebut akan terus membaik dari tahun ke tahun. Ia juga berharap perbaikan laporan keuangan tersebut akan terlihat pada kualitas pembangunan daerah. (IJ)