Memaknai Pendidikan Indonesia

Memaknai Pendidikan Indonesia

 

Oleh: Tsarina Maharani


“Lalu, kita bermimpi seluruh manusia negeri ini tumbuh menjadi manusia cerdas dan beradab, ketika pemerintah sendiri tidak mampu menyelenggarakan pendidikan bermutu secara merata.

Bahkan setelah 70 tahun, pendidikan negeri ini tidak pernah lebih sebagai tempat mendengar, menghafal, dan mencatat.”

Salah satu butir yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebuah kalimat yang berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Lahirnya butir tersebut dalam Pembukaan UUD 1945, tentu telah jelas menunjukkan bahwa pendidikan menjadi unsur penting demi terwujudnya cita-cita luhur yang telah diimpikan oleh pendiri bangsa ini sejak Indonesia merdeka.

Kini telah 70 tahun Indonesia merdeka, tetapi rasanya tidak ada perubahan berarti dalam aspek-aspek penting penyokong pembangunan negara, seperti politik, ekonomi, kebudayaan, dan iptek.

Para pemimpin negeri terus saling menyalahkan, saling lempar tanggung jawab untuk memberikan jawaban apa dan siapa yang salah atas ketidakberhasilan negeri ini meskipun telah merdeka selama 70 tahun.

Akar seluruh permasalahan negeri ini bagi saya telah jelas: pendidikan. Saya tidak hendak mengatakan pendidikan adalah satu-satunya faktor, tetapi merupakan salah satu faktor dominan atas keterpurukan bangsa ini dalam berbagai bidang.

Penyelenggaraan pendidikan terkesan asal-asalan serta tidak memiliki pondasi yang kuat. Pendidikan belum dimaknai sebagai sebuah wahana untuk transformasi nilai-nilai budaya demi mewujudkan negara dengan manusia-manusia yang beradab—sesuai dengan butir kedua Pancasila.

Akses pendidikan belum juga merata. Wilayah yang dikategorikan sebagai pelosok dan belum terjamah dengan baik secara pembangunan, biasanya masyarakatnya tidak memiliki akses untuk pendidikan.

Bila pun ada sekolah, kondisinya mengenaskan serta tidak memiliki kelayakan apapun untuk dilabeli sebagai sebuah lembaga pendidikan yang bermutu.

Keadaan begitu miris ketika membaca hasil amandemen Pasal 31 Ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:
“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Dipertegas pula dengan ketentuan yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (2):

Pasal 6 Ayat (1) berbunyi, “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.”

Diikuti Pasal 34 Ayat (2) yang berbunyi, “pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”

Jelas tertulis bahwa pemerintah wajib untuk menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara tanpa pungutan biaya; tanpa ada memandang hal lainnya. Namun, seberapa seriuskah pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nasional bermutu yang merata?

Saya tidak menyangkal bahwa benar bila dikatakan bahwa beberapa sekolah milik negeri telah menghapuskan pembiayaan uang pangkal bangunan atau iuran bulanan pendidikan. Namun kembali pada praktiknya, meskipun uang pangkal atau iuran bulanan dihapuskan, masih ada pungutan-pungutan lain yang dibebankan oleh sekolah.

Alasan yang digunakan beragam; uang kegiatan ekstrakurikuler, uang pengembangan laboratorium komputer, atau biaya daftar ulang di tiap akhir tahun ajaran.

Tidak sampai disitu, masih banyak ditemui sekolah-sekolah negeri yang berdiri megah dengan eksklusifitasnya sendiri. Biasanya sekolah-sekolah ini menyematkan embel-embel Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), serta memiliki kelas-kelas khusus untuk siswa-siswa yang dianggap ‘lebih cerdas’. Tentu saja hal ini membawa pada konsekuensi mutlak: biaya yang mahal.

Mengapa memperoleh pendidikan pun perlu pengkotak-kotakan? Apakah yang dapat memperoleh pendidikan bermutu hanyalah mereka yang memiliki uang?

Lalu, kita bermimpi seluruh manusia negeri ini tumbuh menjadi manusia cerdas dan beradab, ketika pemerintah sendiri tidak mampu menyelenggarakan pendidikan bermutu secara merata.

Penyelenggaraan pendidikan nasional negeri ini saya pikir belum sampai pada tahap pemaknaan mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya tidak merasa institusi pendidikan saat ini sebagai wadah transformasi nilai-nilai dan budaya.

Pendidikan yang diselenggarakan hanya sebagai sarana mendengar, menghafal, dan mencatat. Ujian kelulusan pun sampai saat ini terus berganti-ganti, tidak jelas apa yang menjadi indikator kelulusan seorang siswa, serta tekanan untuk meminimalisir angka ketidaklulusan yang akhirnya berujung pada manipulasi nilai.

Nilai yang dijunjung dalam pendidikan nasional kita hanya pada nilai bilangan, masih sangat jauh untuk menyentuh nilai-nilai budaya.

Tanpa upaya sungguh-sungguh, baik dari pemerintah maupun seluruh masyarakat Indonesia, amanat pencerdasan kehidupan bangsa yang telah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 hanya akan terus menjadi angan belaka. Indonesia tidak akan pernah bangkit dari keterpurukannya.

Pendidikan adalah unsur esensial dalam pembangunan sebuah negara. Maka diperlukan pembangunan serta pengembangan penyelenggaraan pendidikan bermutu secara simultan, agar tercipta sistem pendidikan yang akan melahirkan manusia-manusia berkarakter.

Tidak lagi hanya berbicara kepintaran akademik, tetapi memaknainya lebih dalam untuk melahirkan manusia yang cerdas, berbudaya, memiliki rasa keadilan sosial, serta nilai-nilai luhur lainnya yang telah diamanatkan—tanpa pembeda apapun.

(Penulis adalah Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, pemenang Lomba Menulis Commpress 2016)