Sandera Akhirnya Bebas

Sandera Akhirnya Bebas

Ilustrasi (openclipart)

Hari Minggu, 1 Mei 2016 biasanya diwarnai dengan aksi buruh yang turun ke jalan. Menuntut hak dan kesejahteraan. Namun, selain aksi buruh, pada Hari Minggu juga diwarnai satu kabar baik. Pada sore hari, Presiden Joko Widodo melalui akun twitter resminya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Filipina dan kepada semua pihak yang telah membantu pembebasan 10 WNI yang menjadi sandera.

Tentu, informasi ini merupakan kabar baik keluarga dan bagi semua pihak yang selama ini peduli dengan keselamatan 10 WNI yang disandera, yakni Peter Tonsen Barahama, Julian Philip, Alvian Elvis Peti, Wawan Saputra, Bayu Octavianto, Reynaldi, Mahmud, Surian Syah, Surianto, Wendi Raknadian

Ke-10 orang ini disandera sejak akhir Maret 2016 dan kelompok Abu Sayyaf meminta tebusan 50 juta peso. Namun, kabar baik yang lama ditunggu itu akhirnya datang juga, setelah 10 WNI tiba di Jakarta. Tentu, sangat wajar ada kekhawatiran akan nasib ke-10 WNI, karena belum lama ini, kelompok Abu Sayyaf membunuh satu sanderanya yang merupakan warga negara Kanada.

Hanya saja, di tengah kabar baik itu, masih muncul pertanyaan mengenai adanya pembayaran tebusan untuk membebaskan ke-10 WNI itu. Bisa saja hal itu terjadi atau apapun upaya yang dilakukan sejauh untuk membebaskan sandera, wajib kita mengapresiasi. Sebab, yang paling utama adalah keselamatan ke-10 WNI.

Untuk itu, meski tidak salah, tetapi sangat tidak elok, ketika upaya penyelamatan sandera itu masih diwarnai dengan nada sindiran karena adanya dugaan pembayaran tebusan. Mungkin saja, tebusan dibayar perusahaan, Pemerintah Filipina ataupun Pemerintah Indonesia. Tidak serta merta pembayaran merupakan bagian dari kekalahan, kelemahan, atau hal yang menistakan. Justru, itu merupakan kerendahan hati untuk lebih mengutamakan nyawa manusia dibanding gengsi dan sebagainya.

Sebab, sangat mahal harganya untuk mempertahankan gengsi dengan mengorbankan nyawa warga negaranya. Meski, kita menyadari, dengan membayar tebusan akan menjadi preseden buruk di masa depan. Sebab, tidak mudah untuk membebaskan sandera yang berada dalam otoritas negara lain. Apalagi, tingkat kesulitan yang jauh lebih rumit dalam kasus sandera kapal yang pernah terjadi.

Sangat tidak bijak jika niat baik untuk menyelamatkan sandera justru mendapat sindiran yang tidak pantas. Sekali lagi, ini menyangkut nyawa warga negara. Bahkan, pemerintah akan jauh lebih disalahkan lagi jika membiarkan warganya menjadi korban hanya karena tidak mengambil yang terbaik dari semua pilihan terburuk. Pilihan terbaik dari yang buruk merupakan pilihan bijak untuk melindungi warga negara.

Tetapi, kritikan, pertanyaan, pernyataan dan sebagainya mengenai dugaan pembayaran tebusan hal sangat wajar dalam alam demokrasi. Sebab, pemerintah dituntut untuk berbuat yang terbaik dengan membebaskan sandera tanpa harus membayar tebusan. Kritikan itu juga menjadi hal yang positif untuk menjaga pemerintah melindungi warga negaranya dengan cara yang lebih bermartabat dan terhormat dalam pergaulan dengan negara lain.

Meski diwarnai dengan pertanyaan akan dana tebusan, pemerintah tdiak harus ragu untuk bertindak melakukan apapun untuk menyelamat empat sandera yang juga masih berada di Filipina Selatan. Pemerintah harus tetap mengutamakan keselamatan warga negara, meski dengan cara apapun sejauh sah dan dapat mengembalikan sandera ke keluarga.

Selain itu, semestinya para elit bisa menahan diri untuk melontarkan statemen apalagi kalau statemen itu terlontar tanpa dasar. Sebab, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah untuk membebaskan empat sandera lainnya. Kita berharap keempat sandera akan segera menyusul kembali ke tanah air untuk beraktivitas sebagaimana mestinya.***