Prioritas Keselamatan Sandera

Prioritas Keselamatan Sandera

Ilustrasi (openclipart)

Sampai saat ini masih ada 14 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata di Filipina Selatan dan belum menemui titik terang kapan para sandera akan dibebaskan untuk bertemu dengan keluarga dan bisa menjalankan aktivitas secara normal.

Pemerintah Indonesia tentu memberikan perhatian dan sedang berusaha untuk mencari jalan keluar terbaik, guna menyelamatkan sandera dari ancaman kelompok bersenjata. Kelompok bersenjata dari Abu Sayyaf Group (ASG) menyandera 10 WNI yang sedang berlayar di perairan Filipina. Mereka adalah, Peter Tonsen Barahama, Julian Philip, Alvian Elvis Peti, Mahmud, Surian Syah, Surianto, Wawan Saputra, Bayu Octavianto, Reynaldi, Wendi Raknadian

Kemudian, pada pertengahan April 2016, ada empat WNI yang juga disandera, meski gagal membawa kapal Henry Christi. Jadi, total sandera kelompok bersenjata ini menjadi 14 WNI.

Sebelumnya, terhadap 10 WNI ini, para penyandera meminta tebusan 50 juta peso atau sekitar Rp 14 miliar lebih. Pemerintah Indonesia keberatan untuk membayar tebusan. Namun, pemerintah tidak akan melarang jika pihak swasta/perusahaan ingin membayar tebusan.

Akhir pekan lalu, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi memberikan informasi kalau 14 WNI itu berada dalam kondisi baik. Hal itu berdasarkan hasil komunikasi dengan pemerintahan di Filipina. Tapi, meski begitu, kita mengharapkan pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah terbaik sehingga bisa menyelamatkan 14 WNI di Filipina. Pemerintah bisa melakukan cara apapun untuk menyelamatkan WNI, termasuk untuk membayar tebusan sekalipun. Sebab, sangat beresiko untuk melakukan operasi militer.

Pertama, biaya operasi militer bisa jadi lebih besar dari tuntutan penyandera. Selain itu, otoritas Filipina belum tentu memberikan izin bagi operasi khusus pembebasan sandera WNI.

Kedua, pemerintah juag mempertimbangkan kesulitan untuk melakukan pembebasan. Sebab, oeprasi militer Filipina yang menewaskan 18 tentaranya memberikan gambara jelas mengenai tingkat kesulitan yang dihadapi aparat di lapangan.

Bagi kita, keselamatan ke-14 WNI merupakan prioritas pertama, dengan cara apapun untuk membebaskan mereka, baik melalui dialog, diplomasi atau dengan operasi khusus. Tapi, semua itu harus memastikan sandera berada dalam keadaan selamat dan bisa berkumpul dengan keluarga.

Peristiwa penyanderaan terhadap WNI oleh kelompok bersenjata di Filipina bukan pertama, setidaknya pada Oktober 2003, ramai diberitakan media mengenai pembunuhan lima sandera oleh kelompok bersenjata, termasuk dua orang Indonesia yaitu Gito dan Amir bin Nanggi. Ketika itu, pemerintah Indonesia juag mengutuk keras pembunuhan sandera itu.

Kemudian, pada akhir Maret 2005, kelompok bersenjata juga menyandera ABK Kapal Bonggaya yang berbendera Malysia. Namun, pembebasan sandera dua orang WNI, yakni Yamin Labuso dan Erikson Hutagaol ini berlangsung dengan baik, sehingga kedua sandera bisa kembali ke Indonesia. Kedua sandera ini dibebaskan aparat keamanan Filipina pada Juni 2005.

Kita berharap, pemerintah Indonesia melakukan komunikasi dan pendekatan, sehingga aparat keamanan Filipina bisa mengulang peristiwa pembebasan sandera dalam keadaan selamat. Sebab, tidak mungkin Indonesia bisa melakukan operasi tanpa izin atau kerjasama dengan otoritas di Filipina. Untuk itu, memberikan dorongan dan komunikasi dengan Filipina menjadi salah satu upaya untuk mempercepat pembebasan sandera.

Peristiwa sandera ini bukan yang pertama, sehingga pemerintah Indonesia perlu memikirkan solusi yang efektif untuk menjaga aktivitas  pelayaran di sekitar laut Filipina. Meski, kita tahu pemerintah sangat responsif untuk mengawal kapal niaga di wilayah perairan itu. Tetapi, hal seperti itu tidak bisa dilakukan terus-menerus, sehingga perlu ikut aktif untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang terjadi di wilayah itu. Sebab, perairan itu merupakan lintas negara, sehingga mau tdiak mau harus membangun kerjasama dengan beberapa negara tetangga.(*)