Lagi, Korut Penjarakan Warga AS

Lagi, Korut Penjarakan Warga AS

 

SHNet, Pyongyang – Korea Utara (Korut) menghukum warga Amerika Serikat keturunan Korea selama 10 tahun penjara karena memata-matai dan mencuri informasi negara tersebut.

Dalam persidangannya, hari ini, Jumat (29/4), Kim Dong Chul (62) tak hanya dihukum 10 tahun penjara tapi juga hukuman kerja paksa. Kim terbukti melanggar Pasal 60 dan 64 Undang-undang Kriminal Korut yang mengatur tentang spionase dan subversi.

Hukuman untuk Kim adalah kisah lanjutan dari hukuman bagi warga AS lainnya. Adalah Otto Warmbier, mahasiswa AS yang dihukum penjara 15 tahun setelah melakukan aksi yang bertentangan dengan hukum Korut dalam kunjungan wisatanya awal tahun ini.

Korut secara rutin menuduh Washington dan Seoul mengirimkan mata-mata untuk menggulingkan pemerintahannya dengan maksud supaya Korea Selatan, didukung AS, untuk mengontrol penuh semenanjung Korea. Sejumlah warga asing yang sebelumnya telah ditahan telah membacakan surat pengakuan bersalah dimana pada akhirnya mereka menyatakan hal tersebut di bawah paksaan.

Kebanyakan mereka yang mendapat hukuman berat, dibebaskan sebelum waktunya.

Dulu, Korut mengulur-ulurkan waktu sampai pejabat AS ataupun negarawan AS datang untuk membebaskan tahanan. Sampai-sampai Presiden AS terdahulu harus datang ke Korut tahun 2009 untuk membebaskan wartawan AS, Euna Lee and Laura Ling. Keduanya memasuki Korut lewat Tiongkok secara ilegal.

Kepala mata-mata AS, James Clapper, juga harus datang ke Korut pada November 2014 untuk membawa pulang Matthew Miller yang juga ditahan dalam perjalanan wisatanya serta Kenneth Bae, missionaris AS kelahiran Korea, yang sudah dipenjara sejak November 2012.

Warga AS yang pernah ditahan juga selama 6 bulan dalam perjalanannya sebagai turis di Korut, Jeffrey Fowle, bebas sebelum masa hukumannya berakhir dan diterbangkan pulang dengan pesawat pemerintah AS. Fowle meninggalkan Alkitab di sebuah klub lokal dengan harapan orang Korut menemukan itu. Aksi ini dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum di Korut. (The Guardian)