Pengemudi Angkutan, Jangan Terjebak Persaingan

Pengemudi Angkutan, Jangan Terjebak Persaingan

Pengusaha transportasi harus berani bersuara jika memang ada regulasi yang dirasa memberatkan mereka. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir Khamid, Kamis (24/3), mengingatkan, jangan sampai malah terlihat, beban pengusaha ada di pengemudi/buruh, seperti yang tampak dalam aksi pengemudi taksi baru-baru ini.[SHNet/Ist]

SHNet, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir Khamid mengaku prihatin atas bentrok antara pengemudi angkutan umum konvensional dengan pengemudi angkutan berbasis aplikasi dalam jaringan (daring) atau “online” Selasa (22/3) lalu. Dalam rilisnya, Mudhofir mengaku prihatin ketika melihat persaingan usaha antar-korporasi angkutan telah berkembang menjadi konflik horizontal antara sesama kelas buruh.

“Persaingan usaha antar-korporasi angkutan telah berkembang menjadi konflik sesama pengemudi taksi dan angkutan umum serta ‘driver’ gojek, seperti yang terjadi hari Selasa lalu,” tegas Mudhofir, Kamis (24/3).

Lebih lanjut, Mudhofir mengingatkan agar pemerintah mengambil langkah tegas dan bijaksana dalam permasalahan ini. Menurutnya, pemerintah jangan terkesan lambat, agar konflik tidak meluas dan memakan korban yang lebih besar.

Mudhofir mengatakan, permasalahan bukan semata-mata soal pengemudi transportasi konvensional melawan pengemudi transportasi daring, bukan soal terdaftar atau tidak, bukan soal bayar pajak atau tidak. Menurutnya, persoalan yang ada lebih besar lagi, yaitu soal ekonomi yang dirasakan begitu berat oleh kelas buruh transportasi umum di Indonesia.

“Faktanya, sebagian penduduk Indonesia sudah jatuh hati pada transportasi online, yang kenyataannya telah berhasil menjadi mata pencarian alternatif bagi banyak orang,” tutur dia.

Jangan “Terjebak”
Tetapi di sisi lain, kata Mudhofir, pemerintah pun harus mendengarkan tuntutan pengemudi transportasi konvensional, yang nyata-nyata menjadi korban akibat persaingan usaha antar-korporasi. Menurutnya, tuntutan pengemudi taksi yang terdengar seperti meminta pembekuan izin operasional angkutan umum pelat hitam, karena angkutan berbasis aplikasi daring melanggar Undang-undang (UU) No 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan.

Selain itu, pengemudi konvensional juga memprotes perusahaan transportasi online yang tidak membayar pajak, yang menyebabkan tarif mereka bisa lebih murah. Persoalan tersebut, menurut Mudhofir sebenarnya adalah kamuflase dari permasalahan inti, yaitu keluhan rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai supir /pengemudi soal susahnya mencari uang hari ini.

Mudhofir menambahkan, soal birokrasi dan perijinan perusahaan bukan urusan buruh, urusan soal pajak yang harus dibayar oleh perusahaan bukan tanggungjawab buruh, itu urusan perusahaan dan pemerintah. Buruh transportasi atau pengemudi, baik konvensional ataupun online, hanya berkewajiban menjalankan tugasnya bekerja sesuai prosedur yang ada.

“Buruh jangan terjebak menjadi kaki tangan kapitalis dan korporasi. Jangan mau diadu domba oleh pengusaha lewat balutan narasi soal kondisi perusahaan yang sedang sulit karena regulasi kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap pengusaha,” ucap Mudhofir.

Harus Cepat Tanggap
Lebih jauh, ia mendesak pemerintah agar cepat tanggap terhadap masalah ini. Kementerian Perhubungan menurutnya harus segera berespons soal regulasi, Gubernur DKI dan Dinas Perhubungan harus tanggap terkait  izin transportasi online di Jakarta, Kementerian Keuangan harus tanggap soal pajak, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) soal regulasi sarana komunikasi daring, serta Kementerian Ketenagakerjaan terkait  hubungan kerja pengemudi dan pengusaha angkutan.

Ia menambahkan, pengusaha transportasi harus berani bersuara jika memang ada regulasi yang dirasa memberatkan mereka. Ia mengingatkan, jangan sampai malah terlihat, beban pengusaha ada di pengemudi/buruh seperti yang tampak dalam aksi pengemudi taksi ini.

“Regulasi dan kebijakan dibuat untuk kesejahteraan orang banyak. Dan itu adalah tugas pemerintah yang selama ini telah dipercaya rakyat Indonesia agar dapat bertindak sebijak-bijaknya,” pungkasnya. Baca juga Sopir Taksi Jangan Melawan Teknologi, Aksi Anarkis Supir Taksi Mengecewakan

NO COMMENTS