PDIP Bantah Cornelis Hambat PKR

PDIP Bantah Cornelis Hambat PKR

SHNet, Pontianak – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (F-PDIP DPRD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) membantah tudingan yang menyatakan Gubernur Kalbar, Cornelis menghambat pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR).

“Cornelis sangat setuju PKR. Bahkan Cornelis menginginkan Provinsi Kalbar tidak hanya dimekarkan jadi dua provinsi, tapi justru jadi tiga provinsi, yakni Provinsi Kalbar, Provinsi Kapuas Tengah dan Provinsi Kapuas Raya,” kata Krisantus Kurniawan, anggota F-PDIP DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (10/3).

Menurut Ketua Komisi A DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Krisantus, jika dimekarkan wilayah Provinsi Kapuas Raya meliputi Kabupaten Sekadau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu. Provinsi Kapuas Tengah meliputi Kabupaten Landak, Sanggau, Bengkayang, Ketapang dan Kayong Utara.

Provinsi Kalbar, nantinya meliputi Kota Pontianak, Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Mempawah, dan Sambas. “Ini skenario desain penataan wilayah Gubernur Kalbar, Cornelis. Masalahnya sekarang, penggerak PKR yang berkedudukan di Sintang, tidak pernah berkoordinasi langsung dengan Komisi A DPRD Provinsi Kalbar dan Pemerintah Provinsi Kalbar,” katanya.

Karena tidak pernah berkoordinasi dengan Komisi A DPRD Provinsi Kalbar dan Pemerintah Provinsi Kalbar secara fisik, akibatnya tidak pernah ada kelengkapan administrasi. Padahal, berkas pengusulan pembentukan PKR sudah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri pada 5 Nopember 2007.

Ia mengatakan, pembentukan PKR tidak mungkin dilakukan tanpa melewati koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar, karena ada sejumlah aspek yang harus dipenuhi. Salah satunya, adanya surat pernyataan Gubernur Kalbar untuk menyerahkan aset, pernyataan membiayai PKR selama tiga tahun berturut-turut usai disahkan DPR, dan pernyataan bertanggungjawab mensukseskan pemilihan Gubernur Kapuas Raya definitif.

“Tiga jenis dokumen strategis itu, apapun alasanya mesti disampaikan langsung secara fisik oleh Ketua Panitia Pembentukan PKR, Milton Crosby kepada Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis,” kata Krisantus.

Tapi sejak tahun 2007, Milton Crosby tidak pernah memiliki sikap kerendahan hati menemui Gubernur Cornelis dan Komisi A DPRD Provinsi Kalbar. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Soemarno mengatakan, dibutuhkan dokumen pendukung yang sangat prinsip bagi PKR dari Pemerintah Provinsi Kalbar.

“Tim Pembentukan PKR mestinya sudah tahu dokumen prinsip yang paling dibutuhkan, agar tidak ditolak pembahasannya di DPR,” ujar Krisantus. (Aju)

NO COMMENTS