Menko Rizal dan Luhut Bertemu. Ini Yang Dibicarakan

Menko Rizal dan Luhut Bertemu. Ini Yang Dibicarakan

SHNet, Jakarta-Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Panjaitan. Selain kedua Menko, rapat ini juga diikuti Menteri Pariwisata Arief Yahya, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, pejabat dari Kemnetrian Dalam Negeri dan Sekretariat Kabinet. Rapat ini memutuskan pengelolaan Badan Otorita Danau Toba.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya ini, langsung dipimpin Menko Rizal, Kamis (10/3). Pelaksana harian Gubernur Sumatera Utara dan sejumlah bupati yang terkait dengan Dnau Toba juga hadir dalam pertemuan ini.

Menurut Rizal, kebijakan pengelolaan Danau Toba akan segera keluar, karena tidka boleh dibiarkan bertele-tela. “Saat ini merupakan tahun percepatan, sehingga hal-hal yang seperti ini tidak boleh berbelit-belit. Untuk itu, rapat ini memutuskan akan mengeluarkan peraturan presiden mengenai pengelolaan Dana Toba,” katanya.

Rizal yang mempopulerkan istilah kepret ini, mengatakan, semua bupati yang hadir juga menyiapkan lahan sebagai kokitmen untuk pengembangan Danau Toba. Dia menegaskan, keberadaan Danau Toba sangat potensial untuk pengembangan pariwisata, tetapi karena keterbatasan infrastruktur, sehingga pariwisata Danau Toba tidak berkembang seperti Bali.

“Selama ini kan hanya Bali yang berkembang. Kalau ada infrastruktur, Danau Toba akan berkembang. Kita juga memutuskan sumber dana pengembangan Danau Toba dari kerjasama luar negeri dengan APBN. “Kalau ada infrastruktur ada, maka kaita bisa berharap Dana Toba akan menjadi tujuan wisata, setelah Jakarta dan Bali,” katanya.

Rizal menjelaskan, badan pengelolaan Danau Toba meskipun merupakan Badan Otorita, tetapi bukan seperti institusi pemerintah, tetapi lebih sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Menurtunya, mengenai detail dari pengelolaan Danau Toba akan diatur dengan peraturan presiden yang akan segera difinalisasi secara lintas institusi. Pengelolaan Dana Toba ini dipatok untuk 25 tahun.

Sebagai informasi, Kementerian Pariwisata sebelumnya sudah menetapkan sebagai salah satu destinasi wisata pemerintahan Joko Widodo.(Dani)

NO COMMENTS