Penuntut Umum Harus Jadi Pengendali Perkara

Penuntut Umum Harus Jadi Pengendali Perkara

Suasana tidak pasti/Ilustrasi/www.youtube.com

Beberapa pihak mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyempurnaan tugas penuntut umum sebagai pengendali perkara. Para pemohon itu adalah Choky Ramadhan, Usman Hamid, Carolus Tuah, dan Andro Supriyanto.

Mereka mengajukan uji materi atas beberapa norma dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Materi yang diuji bertitik tekan pada pola koordinasi penyidik dengan penuntut umum dalam proses peradilan pidana yang dikenal dengan Prapenuntutan.

Pasal-pasal yang diuji adalah Pasal 109 ayat (1), 14 huruf b, 138 ayat (2), 139, dan 14 huruf (i) KUHAP. Beberapa pasal tersebut telah menjadi salah satu sumber permasalahan sistem peradilan pidana di Indonesia. Akibat sistem itu, terbuka ruang kesewenang-wenangan penyidik dalam tahap penyidikan, kriminalisasi, hingga korupsi di kalangan aparat penegak hukum.

Urgensi dari pengujian ini adalah untuk memotong fenomena bolak-balik berkas perkara yang kerap terjadi antara penyidik dengan penuntut umum. Bahkan norma Prapenuntutan yang dimulai dari penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam KUHAP bersifat fakultatif (tidak wajib)”.

“Belum lagi ketika berkas perkara sudah diserahkan kepada penuntut umum, kata “segera” untuk dilimpahkan ke pengadilan dalam KUHAP tidak jelas pemaknaannya. Hal ini berpotensi melanggar hak tersangka, sekaligus membuka ruang praktik penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur penegak hukum.

Salah satu jalan pembenahannya adalah melalui penguatan peran penuntut umum sebagai pengendali perkara. Pemerintah sendiri sudah melihat permasalahan ini melalui RUU KUHAP”.

Salah satu akar masalahnya adalah prinsip pengkotak-kotakan fungsi terutama penyidik dan penuntut umum dalam KUHAP. Fungsi tersebut tidak terintegrasi antar satu fungsi dengan fungsi yang lain. Padahal, apabila mengacu pada prinsip sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) dan praktik internasional, fungsi tersebut seharusnya terintegrasi. Sistem peradilan pidana Indonesia hanya terpadu dalam konteks berkas perkara saja”.

Penuntut umum tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara penyidik melakukan penyidikan. Penuntut umum hanya mengetahui proses penyidikan di ujung saja yaitu ketika berkas sudah diserahkan oleh penyidik.

Hal ini mengakibatkan bolak-balik berkas dan perkara yang menggantung tanpa batas waktu. Maka muncul ketidakpastian hukum sekaligus pelanggaran terhadap prinsip due process of law dalam suatu proses peradilan pidana.

Padahal seharusnya pembatasan terhadap suatu hak asasi manusia harus dinyatakan secara rinci dalam undang-undang”.

Sidang atas permohonan uji materi ini akan diselenggarakan pada Selasa, 29 Maret 2016 pukul 11.00 WIB di Mahkamah Konstitusi. Agenda menghadirkan Luhut M.P Pangaribuan, Andi hamzah, dan Stephen C. Thaman sebagai ahli.

Sumber : Nur Fajrin
Transparansi International Indonesia

NO COMMENTS