Projo Minta Presiden Putuskan Masela di Darat

Projo Minta Presiden Putuskan Masela di Darat

Ilustrasi Blok Masela

SHNet, Jakarta-Silang pendapat sekitar untung rugi pembangunan kilang Gas Masela bila seperti tidak ada habisnya.Malahan menimbulkan kegaduhan antara kementerian satu dengan kementerian terkait lainnya. Karena itu, Presiden Jokowi harus segera memutuskan proyek Masela. Proyek Masela jangan dibiarkan berlarut-larut sehingga menimbulkan ketidakpastian yang bermuarah pada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pembangunan dan pengolahan Gas Masela mesti di darat karena jauh memberi keuntungan bagi masyarakat Maluku. Wakil Ketua Umum DPP Pro Jokowi (Projo), Budianto Tarigan, menegaskan hal ini kepada SHNet, Kamis (3/3) sehubungan dengan hingga saat belum ada kepastian pengolahan Gas Masela apakah di darat atau di atas permukaan laut. Malahan baru akan diumumkan tahun 2018.

Pengolahan Gas Masela bukan hanya sekadar pertimbangan ekonomi. Banyak faktor lain yang mesti dan harus menjadi perhatian dalam memberikan pertimbangan, seperti geopolitik dan geostrategi. Hal ini penting agar kekayaan alam yang ada harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Masela sebagai salah satu kekayaan alam yang ada di Maluku harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Maluku.

Untuk itu, kata Baudianto yang juga Ketua DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini, pengolahan Gas Masela harus dilakukan di darat. Banyak manfaat bila pengolahan di darat. Banyak tenaga kerja terserap dengan adanya lapangan kerja baru, Pembangunan dan penataan kota akan menjadi lebih baik. Begitu pula pembangunan infrastruktur lainnya. Bahkan dengan pengolahan dilakukan di darat, pengawasan akan jauh lebih mudah bila dibandingkan di atas permukaan laut.

Karena itu, Projo mendesak pemerintah dalam hal ini presiden  untuk segera memutuskan dan membangunan pengolahan Gas Masela di darat. Kalau berlarut-larut dibiarkan atau ditunda maka dampaknya biaya penundaan pun tidak kecil. Selain itu, dengan menunda berarti membiarkan masyarakat tetap miskin. Pemerintah seakan tidak peduli dengan masyarakat Maluku di tengah kekayaannya berlimpah. “Dan, ini sangat berbahaya,” katanya.

Kesmiskinan bisa membawa orang atau masyarakat untuk melakukan pemberontakan atau pemisahan diri. Apalagi, masyarakat tahu dan sadar bahwa wilayahnya atau daerah kaya raya. Tidak hanya itu. Dengan menunda maka biaya sosialnya juga besar. Kepercayaan masyarakat Maluku makin hari-makin berkurang dan ini berbahaya bagi negara kesatuan republik Indonesia.” Ini yang seharusnya menjadi pertimbangan presiden untuk segera memutuskan pembangunan Masela di darat,” kata Ketua DPP Persatuan Alumni GMNI ini.

Senada dengan Budianto, juga diungkapkan Anggota DPD Dapil Maluku, Nono Sampono sebagaimana diwartakan dalam majalah The Politic (Maret 2016). Bagi Nono, pengembangan kilang LNG, secara sosial, ekonmi dan penagwasan lebih mudah di darat. Tapi, persoalannya tidak hanya soal untung dan rugi atau masalah ekonomi. Dampak dari pengembangan kilang LNG di darat, juga  harus dilihat, seperti industri petrokimia, plastik, distribusi gas untuk memenuhi kebutuhan listrik di Maluku hingga membuka lapangan kerja baru. Atas dasar itu, pemerintah harus menentukan pilihan yang paling bermanfaat untuk Indonsia dan khususnya Maluku. Dan, pilihan itu adalah di darat.

Dari pengalaman, lanjut Nono, hingga saat ini belum ada kilang LNG floating atau mengambang di atas permukaan laut yang sudah beroperasi di dunia. Kilang LNG floating tingkat kberhasilannya masih diragukan. Resiko pengembangan LNG floating lebih besar dibandingkan darat. Apalagi Indonesia sudah berpengalaman membangun 16 kilang LNG di darat. Bila membangun kilang LNG floating maka Indonesia merupakan negara kedua setelah Australia yang baru menerapkan dan akan terlihat hasilnya tahun 2017. Jika gagal maka Indonesia ikut gagal dengan opsi floatingnya.(Andreas Piatu)

 

NO COMMENTS