Vonis pada Koruptor Makin Ringan

Vonis pada Koruptor Makin Ringan

Ilustrasi/Ist

LogoICWIndonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan perkara korupsi yang divonis oleh pengadilan selama tahun 2015. ICW menemukan,vonis pada koruptor makin ringan. Rata-rata vonis pada terdakwa korupsi pada 2015 hanya 2 tahun 2 bulan penjara.

Jika berkaca pada tren putusan atau pemidanaan perkara korupsi tahun 2013 hingga 2015 maka setidaknya ada 7 permasalahan utama yang harus menjadi catatan.

Pertama, kecenderungan atau tren hukuman untuk pelaku korupsi semakin ringan. Sebanyak 79% Terdakwa divonis ringan pada tahun 2013 dan 78,6% terdakwa di tahun 2014 divonis ringan. Hal berulang di tahun 2015 sebanyak 71,1% terdakwa divonis ringan.

Putusan ringan tersebut sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 didominasi pidana penjara 1– 1 tahun 6 bulan. Selain itu, jika diperhatikan lebih jauh (grafik corak sebaran korupsi) masih terjadi fenomena yang berulang yaitu banyaknya hukuman 1 tahun – 1 tahun 6 bulan dan hukuman 3 tahun 6 bulan hingga 4 tahun. Bisa jadi hal ini dikarenakan hakim lebih cenderung menjatuhkan hukuman minimal dalam ketentuan Pasal 2 (4 tahun) dan pasal 3(1tahun).

Kedua, ringannya vonis pengadilan tipikor juga tidak dapat dilepaskan dari tuntutan ringan yang diajukan Jaksa penuntut umum dalam persidangan. Jika dilihat lebih jauh dari segi aktor dan dakwaan yang digunakan, jaksa umumnya menggunakan pasal 3 UU Tipikor dalam menuntut seorang terdakwa.

Ketiga, Pengenaan denda pidana yang rendah. Selain pidana pokok berupa pidana penjara Pasal 10 ayat (4) KUHP mengatur tentang pidana denda. Dalam konteks penjeraan, kombinasi antara hukuman penjara dan denda dimaksudkan untuk menghukum pelaku korupsi seberat beratnya sehingga timbul efek jera.

Sayangnya kondisi tersebut tak terjadi di tahun 2015. Tercatat di tahun 2015 sedikitnya 309 terdakwa dikenakan denda ringan (Rp 25 Juta – Rp 50 Juta).

Keempat, disparitas putusan masih menjadi persoalan serius. Saat upaya menghukum kejahatan luar biasa korupsi dengan seberat- beratnya terus didorong, lembaga peradilan justru menimbulkan persoalan disparitas.

Kelima, tahun 2013 hingga 2015 aktor yang paling banyak terjerat korupsi adalah yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta pihak swasta.

Kedua aktor yang mendominasi putusan pengadilan tipikor mengindikasikan adanya persoalan serius terkait hubungan kedua aktor tersebut dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Besar kemungkinan sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi primadona sektor yang dibajak untuk meraup keuntungan.

Keenam, minimnya tuntutan dan hukuman berupa pencabutan hak untuk koruptoryang terbukti bersalah.Di tahun 2014 pengadilan tipikor telah menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada Akil Mochtar dan Djoko Susilo. Sayangnya penjatuhan pidana tambahan tak terjadi di tahun 2015 maksimal

Ketujuh, pengelolaan informasi di Mahkamah Agung. Dalam tren vonis masih banyak ditemukan pengadilan yang tidak memperbarui putusan dalam perkara korupsi. Meskipun Mahkamah Agung telah mengklaim bahwa lingkungan peradilan di bawahnya sudah 100% mengunggah putusan di seluruh Indonesia, nyatanya masih banyak file putusan yang tidak terbaca dan tidak lengkap putusannya.

Oleh : humas@antikorupsi.org

NO COMMENTS