KLHK Harus Serius Buktikan PT NSP di Pengadilan

KLHK Harus Serius Buktikan PT NSP di Pengadilan

Ist

logo-elsamPemerintah melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) terus melakukan penindakan terhadap korporasi yang wilayah konsesinya terjadi kebakaran hutan dan lahan. Salah satu peristiwa yang kini berlanjut proses hukumnya adalah kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di areal konsesi PT. National Sago Prima (NSP).

Sejak November 2015, KLHK mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT. NSP atas terjadinya kebakaran lahan di areal mereka. PT NSP dianggap lalai mengantisipasi kerusakan hutan saat terjadi kebakaran. KLHK dalam gugatannya juga menyatakan, PT NSP beroperasi tanpa memiliki Analisa Dampak Lingkungan.

Atas kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan, KLHK menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum PT. NSP untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 319 miliar dan biaya pemulihan lingkungan Rp 753 miliar .

PT NSP merupakan korporasi milik Sampoerna Agro Group yang beroperasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.77/Menhut-II/2013, tanggal 4 Februari 2013, Tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHH-BK) Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (Sagu) PT NATIONAL SAGO PRIMA, Seluas 21.418 (dua puluh satu ribu empat ratus delapan belas) Hektar di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

Lahan PT. NSP pada 30 Januari 2014 hingga Maret 2014, telah terbakar. Hal tersebut diketahui melalui hasil verifikasi lapangan menggunakan data satelit modis (Terra Aqua). Dalam Gugatan, Penggugat menyebutkan, luas petak terbakar pada PT. NSP terdiri dari lahan belum produktif sekitar 2000 hektar dan kawasan produktif seluas 1000 hektar.

Koalisi Anti Mafia Hutan mendesak agar KLHK memaksimalkan upayanya dalam membuktikan kesalahan Tergugat, yakni telah lalai mengantisipasi kerusakan hutan saat terjadinya kebakaran di areal PT. NSP. Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 telah mengatur tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan atau Lahan. Kejahatan pembakaran hutan dan lahan ini telah nyata-nyata merusak lingkungan dan mengakibatkan terganggunya kesehatan masyarakat.

Gugatan dengan perkara nomor 591/Pdt.15/2015/PN.JKTSel sampai saat ini sudah mengagendakan Replik yang diajukan Penggugat (dalam hal ini KLHK) dan akan disidangkan kembali pada Selasa, 9 Februari 2016 dengan agenda Duplik dari Tergugat. Koalisi Anti Mafia Hutan terdiri dari WALHI – JIKALAHARI – ELSAM – ICW – AURIGA – RCT

Oleh : Andi Muttaqien
(Plt) Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

NO COMMENTS