Apakah Penguasa Sedang Mengkriminalisasi Novel?

Apakah Penguasa Sedang Mengkriminalisasi Novel?

Ilustrasi/Ist

Presiden Jokowi dan Jaksa Agung H.M. Prasetyo patut diduga telah terjebak dalam upaya pihak lain untuk mengkriminalisasi Nobel Baswedan dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membawa Berkas Perkara Novel Baswedan ke proses Penuntutan di Pengadilan Negeri Bengkulu untuk diperiksa dan diadili.

Namun, selang beberapa waktu, Jaksa menarik kembali Surat Dakwaan berikut berkas perkaranya. Tindakan ini menjadi bukti bahwa Presiden Jokowi dan Jaksa Agung H.M. Presetyo berada dalam mata rantai pihak lain untuk mengkriminalisasi Novel Baswedan dan KPK, melalui upaya hukum yang tersedia.

Sesuai aturan, ketika sebuah Surat Dakwaan JPU berikut Berkas Perkara dan Terdakwa dilimpahkan penuntutannya ke Pengadilan Negeri, maka KUHAP hanya memberi hak kepada JPU untuk memperbaiki Surat Dakwaannya tanpa mengubah substansi Dakwaan. Perbaikan itu kemudian diajukan kembali penuntutannya ke Pengadilan.

Namun, yang terjadi dalam kasus Novel Bawesdan, JPU justru telah menarik Surat Dakwaan dan Berkas Perkara Novel Baswedan dari Pengadilan Negeri Bengkulu dan menyerahkan ke Kejaksaan Agung RI. Penarikan itu tanpa ada kejelasan tujuan dan dasar hukum yang membolehkan penarikan Surat Dakwaan dan Berkas Perkara itu.

Menurut pasal 1 butir 7 KUHAP, Penuntutan adalah tindakan JPU untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Hal ihwal permintaan Penuntut Umum agar Berkas Perkara dan Terdakwa diperiksa oleh Hakim di sidang Pengadilan itu telah diperkuat oleh ketentuan pasal 137 KUHAP.

Pasal itu tegas mengatakan, “Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili”.

Pada posisi dimana Berkas Perkara dan Surat Dakwaan sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili, maka tidak ada lagi perdebatan tentang perlu tidaknya dilakukan Penghentian Penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 140 ayat (2) KUHAP.

Pasal itu secara tegas menyatakan, Penuntut Umum “dapat menghentikan penuntutan” suatu perkara dengan alasan tidak mempunyai pembuktian yang cukup, apa yang dituduhkan kepada Terdakwa bukan meeupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran dan terkahir adalah perkara ditutup demi hukum (karena Terdakwa meninggal dunia, asas nebis in idem dan karena daluarsa).

Penarikan Surat Dakwaan Jaksa dan Berkas Perkara Novel Bawesdan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu, yang kemudian dikembalikan ke Kejaksaan Agung, di satu pihak membuktikan bahwa Novel Bawesdan masih berada dalam mata rantai kriminalisasi. Bahkan, bahkan akan menjadi korban kriminalisasi di masa yang akan datang, oleh institusi hukum melalui peran penyalahgunaan wewenang oleh Kejaksaan.

Di pihak lain, penarikan Berkas Perkara dan Surat Dakwaan Novel Bawesdan oleh Jaksa Penuntut Umum, membuktikan bahwa Kejaksaan Agung RI telah merusak mekanisme dan prosedur penuntutan yang telah digariskan oleh KUHAP, untuk suatu kepentingan lain di luar tujuan menjamin keadilan untuk Novel Bawesdan.

Pilihan terbaik untuk memulihkan harkat dan martabat Nobel Bawesdan agar tidak menjadi korban kriminalisasi dalam kasus Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya adalah Kejaksaan Agung tetap melanjutkan proses penuntutannya ke Pengadilan, namun Jaksa Penuntut Umum tetap menuntut supaya Novel Baswedan harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Jika kasus Novel Baswedan hanya ditarik kembali oleh JPU dan diserahkan kembali ke Kejaksaan Agung, maka hal ini akan menjadi preseden buruk dalam proses peradilan. Ini sekaligus membuktikan Presiden Jokowi dan Jaksa Agung H.M. Prasetyo telah menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk mengintervensi jalannya peradilan tanpa memberikan jaminan kepastian hukum bagi Novel Bawesdan.

Bisa saja pasca Presiden Jokowi berkuasa, kasus Novel Baswedan dimunculkan lagi oleh Polri dan/atau Kejaksaan dengan melimpahkan penuntutannya ke Pengadilan Negeri Bengkulu dengan alasan Surat Dakwaan dan Berkas Perkara Novel Bawesdan yang dahulu ditarik, masih tetap berlaku. Ini karena penarikannya itu tidak sesuai dengan KUHAP, maka sekarang dilimpahkan lagi ke Pengadilan Negeri Bengkulu demi kepastian hukum dan sejalan dengan KUHAP.

PETRUS-SELESTINUSOleh : Petrus Selestinus
Penulis adalah advokat Peradi dan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI).

NO COMMENTS