Sekali Lagi tentang Ujaran Kebencian

Sekali Lagi tentang Ujaran Kebencian

Triyono Lukmantoro
Triyono Lukmantoro

2015 adalah tahun ketika publik secara luas mengenal istilah ujaran kebencian (hate speech). Publik pun seakan-akan tersentak dan menunjukkan kebingungannya. Terlebih lagi para pengguna media sosial memperlihatkan perasaan tidak habis pikir. Tentu saja, semua kejadian itu bermula ketika Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menandatangani Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 pada 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

Tapi, apakah yang dimaksud dengan ujaran kebencian itu sendiri? Benarkah ujaran kebencian perlu diatur dan apa tujuannya? Bukankah dengan adanya aturan mengenai ujaran kebencian justru akan menutup peluang untuk menjalankan kebebasan berekspresi? Apa relevansinya ujaran kebencian dengan keadaan masyarakat kita? Bukankah regulasi mengenai ujaran kebencian semakin menambah persoalan saja? Sudah pasti banyak pertanyaan yang menggugat semacam itu. Aturan mengenai ujaran kebencian sekadar menggulirkan kontroversi belaka.

Artinya adalah banyak pihak yang menentang aturan tentang ujaran kebencian. Alasan yang paling masuk akal adalah aturan itu akan dijalankan secara sewenang-wenang oleh kepolisian untuk menangkap orang yang tidak disukai. Regulasi itu juga ditengarai akan membungkam suara-suara yang kritis kepada kekuasaan. Penanganan terhadap ujaran kebencian hanyalah muslihat legal untuk membelenggu siapa pun yang tidak disukai negara. Terlebih lagi, aturan ini dapat diterapkan secara elastis sesuai dengan selera pihak yang berkuasa. Siapa pun yang dituding sedang menebarkan kebencian, maka bersiap-siaplah untuk diciduk aparat negara. Dalih apa pun bisa dikemukakan untuk menjerat seseorang dengan alasan mengungkapkan kebencian.

Media pun serta-merta menunjuk pada penangkapan yang dilakukan polisi terhadap Yulianus Paonganan, pemilik akun twitter @ypaonganan. Orang ini dianggap sebagai korban pertama dari diterapkannya Surat Edaran Kapolri itu. Bahkan, ada pihak yang menduga penangkapan yang terjadi pada pertengahan Desember 2015 itu akibat suara kritis yang berulangkali telah disemburkannya kepada Presiden Joko Widodo. Tudingan pun berlanjut bahwa Jokowi sudah meng-order kepolisian untuk menciduk oknum ini. Tidak kalah sengit pula ada yang berkoar bahwa polisi sekadar cari muka saja di hadapan atasan, dalam hal ini presiden, untuk memberikan kesenangan.

Namun, benarkah semua dugaan dan prasangka semacam itu terjadi dalam kasus #PapaMintaLo*** yang dicuitkan akun twitter itu? Kritik dalam negara demokrasi boleh dan malah menjadi keharusan. Tetapi, tidak sekadar hashtag (tanda pagar) itu saja yang menjadikannya ditahan. Bukan pula karena di sana ada foto Jokowi, yang saat itu menjadi calon gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, dan Nikita Mirzani yang terlihat pahanya. Beberapa cuitan lain diduga menyuarakan kebencian. Sebab, ketika kritik keras dilontarkan, pada saat yang sama, ekspresi kebencian pun dihunjamkan. Melontarkan kebencian inilah yang justru mengganggu. Harus dicatat pula, argumentasi ini tidak hendak membela polisi. Sebab, aparat negara (siapa pun mereka!) harus selalu diawasi karena berpeluang menyalahgunakan kekuasaannya.

Tidak Sekadar Tulisan

Apa definisi tentang ujaran kebencian? Ujaran kebencian, seperti diuraikan dengan jernih oleh Susan Brison (The International Encyclopedia of Ethics, 2013), ialah pernyataan yang memfitnah, melecehkan, mengintimidasi, atau menghasut yang berisi kebencian terhadap individu maupun kelompok yang berlandaskan pada karakteristik-karakteristik ras, etnisitas, agama, jender, atau orientasi seksual. Apa yang dimaksud dengan ujaran dalam konteks itu tidak sekadar tulisan atau pernyataan lisan, tapi juga bisa diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol maupun gambar-gambar.

Definisi dan regulasi tentang ujaran kebencian semacam itu, tentu saja, masih menciptakan kontroversi dan aneka debat yang tidak berkesudahan. Hal paling utama adalah aturan tentang ujaran kebencian dipandang melanggar hak asasi manusia yang lain, yakni hak menyatakan pendapat. Ekspresi secara lugas dan bebas menjadi majal gara-gara ada aturan ini. Hanya saja, ada landasan kuat yang juga harus dilihat berkenaan dengan munculnya regulasi tersebut. Sebagaimana dikemukakan Brison, hak-hak menyatakan pendapat secara bebas dapat dibatasi oleh hak-hak yang lain, yakni martabat, kehormatan, dan kesetaraan. Intinya adalah kebebasan berekspresi tidak bisa dipakai sebagai muslihat pembenar untuk merendahkan harga diri pihak-pihak lain.

Berkenaan dengan kesetaraan dalam ujaran kebencian, sebenarnya, bisa juga dirujuk eksistensi kelas sosial seseorang. Jadi, ujaran kebencian tidak sekadar berkaitan dengan ciri-ciri primordial yang terdapat dalam diri individu atau pun kelompok, seperti ras, etnisitas, agama, jender, dan orientasi seksual, namun juga kelas sosial. Sehingga, ujaran kebencian tidak sekadar dalam ruang lingkup identitas kultural, melainkan pula hierarki ekonomi yang mengakibatkan jurang besar antara pihak yang miskin dan pihak yang kaya. Sebab, perbedaan kelas sosial ini juga berpotensi, dan bahkan secara real, dipakai untuk melakukan serangan terhadap orang-orang yang lemah secara ekonomi. Bukankah semakin rentan ekonomi seseorang, maka semakin berpeluang untuk dihina?

Status Primordialisme

Aturan tentang ujaran kebencian justru wajar, dan bahkan menjadi keharusan, untuk diterapkan pada masyarakat yang plural. Kemajemukan itu tidak sekadar pada pengakuan tentang perbedaan status primordialisme yang dimiliki individu maupun kelompok. Kemajemukan itu justru berpotensi pula menciptakan konflik. Argumentasi yang dapat digunakan untuk menyepakati aturan tentang ujaran kebencian itu adalah penghormatan terhadap martabat dan kesetaraan sebagai manusia. Tidak ada satu pun manusia yang ingin diperlakukan rendah di hadapan pihak lain. Selain itu, ujaran kebencian dapat memicu dan mendorong seseorang untuk dijadikan target kekerasan.

Terlebih lagi, ketika terjadi kontestasi kekuasaan, maka ujaran kebencian gampang sekali dimuntahkan. Tekniknya adalah menjalankan propaganda hitam. Sebut saja, misalnya, dengan kemunculan “iklan politik” tentang Jokowi pada Pemilihan Presiden 2014. “Iklan politik” itu menyebutkan bahwa Jokowi, yang di sana dituliskan sebagai Ir. Herbertus Joko Widodo dengan nama alias Oey Hong Liong, telah meninggal dunia (Rest in Peace). Jika dibaca secara lugas (denotatif), “iklan politik” ini sebagaimana iklan-iklan duka cita lain yang dimuat di berbagai surat kabar. Tapi, mengapa ada seolah-olah nama baptis dan nama etnis tertentu yang sengaja diterakan dalam advertensi tersebut? Bukankah ini semata-mata dimaksudkan untuk menghina?
Ujaran kebencian lazim menyerang, atau setidaknya merendahkan, kelompok minoritas.

Dalam “iklan politik” Jokowi itu, kaum minoritas yang sengaja dijadikan target untuk diserang dan direndahkan adalah kelompok Kristen dan Tionghoa. Mereka yang berada dalam status minoritas ini pasti mendapatkan prasangka yang berlebihan dan bahkan perlakuan diskriminatif. Setiap kali perebutan kekuasaan terjadi, minoritas dengan basis keagamaan dan etnisitas pasti dicuatkan. Tujuannya adalah meraih suara sebanyak mungkin. Teknik propaganda yang digunakan adalah menggelontorkan cuat-cuit kebencian dalam bentuk verbal, gambar, maupun teknik apa pun yang gampang mengundang ketertarikan. Bukankah politik seharusnya dijauhkan dari kebencian? (*)

Triyono Lukmantoro, dosen Sosiologi Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang.

NO COMMENTS