Mencurigai Aburizal Bakrie

Mencurigai Aburizal Bakrie

Aburizal Bakrie mengubah pendirian politiknya terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Semula bersama Koalisi Merah Putih (KMP) menjadi oposisi, kini memutar badannya 180 derajat, menjadi pendukung pemerintah.

Keputusan Aburizal menjadi oposisi pemerintahan Jokowi-JK adalah salah satu alasan utama perpecahan di internal Partai Golkar, pasca pemilu presiden 2014 silam. Agung Laksono, Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau, sekalipun selama pemilu presiden mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, memutuskan mendukung Jokowi-JK setelah pasangan tersebut dinyatakan menang berdasarkan hasil pemungutan suara.Alasannya, Partai Golkar harus berkarya dan karya kekaryaan tersebut hanya bisa jalan jika berada dalam pemerintahan.

Namun, tak demikian halnya dengan Aburizal. Ia ngotot membawa partai menjalani sesuatu yang baru, meski sejumlah mediasi yang dilakukan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Aburizal dan Agung pun pecah kongsi, masing-masing menyelenggarakan musyawarah nasional (munas).

Lucunya, perkara keduanya hingga ke Mahkamah Agung (MA) tak mengasilkan pemenang. MA memutuskan Aburizal dan Agung menempati posisi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum, sebagaimana hasil Munas Riau. Tetapi, masa aktif mereka untuk jabatan masing-masing sudah kedaluwarsa. Munas yang dilakukan keduanya tidak ada yang diakui.

Tentu menarik untuk mempertanyakan perubahan sikap politik Aburizal. Perubahan sikap politik itu, bukan tak mungkin akan menyebabkan perubahan susunan personil Kabinet Kerja Jokowi-JK. Catatannya, tidak ada lagi dualisme kepemimpinan di partai penguasa Orde Baru itu. Sebab, meski dengan malu-malu, wacana agar Presiden Jokowi mengakomodir kader Partai Golkar dalam kabinet sangat diinginkan sejumlah petinggi Partai Golkar.

Ketidaan kader di pemerintahan bisa saja membuat keuangan partai cekak. Menjadi pengetahuan publik kalau berbagai kementerian/lembaga adalah sumber dana bagi partai politik yang sedang berada di dalamnya. Apakah ketiadaan sumber dana dari kementerian/lembaga itu menjadi sebab perubahan sikap Aburizal? Hanya Aburizal yang tahu!

Aburizal sendiri kehilangan salah satu tangan kanannya di posisi penting di DPR: Setya Novanto. Novanto harus kehilangan jabatan sebagai Ketua DPR karena terlibat kasus “ Papa Minta Saham” PT Freeport Indonesia. Mantan Bendahara Partai Golkar yang kini menjabat Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Aburizal itu, didepak oleh kelompok Ade Komaruddin. Bahkan Novanto sempat terlibat perselisihan dengan Bambang Soesatyo, teman dekat Ade Komaruddin, yang  memberinya gelar baru: Papa Suka Bohong!

Sejumlah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar di kubunya sendiri dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) pekan ini bahkan mendesak Aburizal untuk segera menyelenggarakan Munas Luar Biasa (Munaslub). Meski bukan mayoritas. Apakah perubahan sikap karena Aburizal tahu bahwa orang-orang di sekelilingnya mulai berbohong? Hanya Aburizal yang tahu!

Pemerintahan Jokowi-JK memang baru berjalan setahun lebih. Namun, tiga tahun lagi Aburizal harus membayar ganti rugi yang dikeluarkan pemerintah untuk korban semburan lumpur Lapindo Brantas, Sidoardjo-Jawa Timur. Ingat perintah Presiden Jokowi akhir tahun 2014 lalu. Tahun 2019, Aburizal harus kembalikan dana talangan dari pemerintah.

Dalam kondisi tidak ada kader di kabinet, kondisi keuangan perusahaan pendukung kurang meyakinkan, bukan tak mungkin perubahan sikap politik adalah salah satu jalan yang bisa ditempuh. Lagipula, warga masyarakat dan pemerintah menolak Lapindo Brantas melakukan pengeboran baru di Sidoardjo. Apakah perubahan sikap politik agar Presiden Jokowi sedikit melunak kepada persoalan Lapindo tahun 2019 nanti? Hanya Aburizal yang tahu.

Leo Nababan, kader Partai Golkar menganggap Aburizal menjilat ludahnya sendiri. Akar konflik Partai Golkar selama ini adalah haluan politik yang bertolak belakang dengan pemerintah tersebut. Wajar kan publik bertanya, apakah karena sudah ada kesepakatan politik, entah pembagian jabatan, jatah proyek atau karena keterdesakan politik yang mengubah semua itu? Hanya Aburizal yang tahu.

Demikiam juga dengan kelanjutan KMP, mengingat Aburizal adalah Ketua Harian KMP. Mantan Ketua Harian Sekretariat Gabungan (Setgab) pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono itulah yang tahu, apakah KMP masih akan hidup atau tamat setelah ia memutuskan mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

NO COMMENTS