Menangkap Gagasan Sekolah Ideologi

Para pengajar "sekolah ideologi" harus memiliki kompetensi keilmuan berbasis pengetahuan kerepublikan dan spirit pergerakan.

Menangkap Gagasan Sekolah Ideologi

ilustrasi / ist

Oleh ANDY YOES NUGROHO

Selasa, 19 Januari 2016, Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, menggulirkan ide “Sekolah Ideologi.” Beberapa media massa yang menangkap cetusan gagasan tersebut menyertakan beberapa kata kunci dan frasa yang oleh sang Bupati diangap penting.

Diantaranya adalah, “Sekolah formal tidak cukup memberikan kesadaran tentang Pancasila”; “Kurikulum PPKK tidak cukup membangun karakter siswa karena hanya mengedepankan pada aspek tematik”; “Media massa sepi dari wacana kebangsaan”; “Dominasi ideologi nyaris tanpa wacana Pancasila”; dan “Ideologi radikal Timur-Tengah berkembang”

Bupati yang dikenal banyak menggulirkan ide-ide budaya itu juga sempat menyatakan dua hal penting. Pertama, “Dari Purwakarta, kabupaten kecil ini, kita akan memulai langkah besar melakukan gerakan kebangsaan.” Kedua, “Setelah kita melakukan Gerakan Kebudayaan, sekarang kita meningkatkan gerakan Kebangsaan.”

Merespon Niat Baik

Apa yang disampaikan Bupati Purwakarta itu perlu direspon secara intelektual. Merenungkan beberapa kalimat-kalimat penting dan mencernanya melalui nalar jernih, kita sebenarnya sedang mendapatkan sesuatu.

Pertama, apa yang disampaikan oleh Bupati Dedi Mulyadi itu sebenarnya sedang banyak dipikirkan dan juga menjadi bagian dari keprihatinan kalangan cendekiawan di Indonesia. Kedua, ilmu pengetahuan tentang ideologi selama ini dijauhkan dari ruang diskursus publik karena dianggap terlalu filosofis, berat, dan cenderung mengkhawatirkan karena ideologi dianggap berkaitan dengan urusan “ajaran”.

Bahkan setiapkali mendengar kata ideologi, masih banyak orang mengidentikkannya dengan dengan isme-isme yang mengancam agama atau mengancam Pancasila. Ketiga, gagasan kebangsaan dan kepancasilaan ini dicetuskan oleh seorang bupati dalam bentuk tindakan praktis, yakni dengan mengeksekusi melalui pelembagaan think-tank pemikiran, dalam bentuk satuan tugas dan kemudian juga langsung dipraktikkan melalui kerja pemerintahan daerah dengan program sistematis terencana selama setahun. Menurut Dedi Mulyadi, sekolah ideologi ini akan diselenggarakan setiap Rabu untuk siswa sekolah SMA sederajat yang melibatkan 150 siswa setiap pekan.

Dedi Mulyadi agaknya mampu menangkap situasi global, sadar akan kebutuhan nasional, dan sadar pentingnya melakukan tindakan konkret di tingkat lokal Purwakarta. Dedi tidak lagi bekerja sebatas menjalankan formalisme tugasnya sebagai “bos-nya” para birokrat, tetapi juga memainkan akrobat kreativitasnya sebagai aktivis, sebagai pejuang kemajuan yang sadar bahwa ada kebutuhan-kebutuhan penting bagi warganya, dan lebih penting lagi adalah bahwa sang Bupati ini tidak hanya egois memikirkan sekup pekerjaan lokalnya, melainkan punya arah yang lebih luas dalam urusan kebangsaan.

Gerakan Cokro Adikusumo

Apa yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi agaknya terhubung pada spirit kerja pergerakan yang dilakukan oleh Bupati Temanggung, Cokro Adikusumo, di masa pergerakan Boedi Oetomo (1905). Saat itu Cokro dikenal sebagai inisiator pergerakan dengan beberapa cetusan program penting, antara lain, memajukan pengajaran, memajukan pertanian, peternakan dan perdagangan, memajukan teknik dan industri, menghidupkan kembali kebudayaan.

Ide-ide cerdas Cokro Adikusumo ini bukan hanya keluar di saat rapat-rapat perkumpulan Organisasi Boedi Oetomo, melainkan juga dieksekusi dalam tindakan nyata di level lokal Kabupaten Temanggung. Saat itu ia dirikan beberapa organisasi yang membidani lahirnya perjuangan kaum tani dan warga non petani. Ia juga serius menggerakkan kelas menengah di Temanggung dan meluas ke Jawa Tengah dengan tujuan agar masyarakat tidak lepas dari ilmu pengetahuan. Melalui perpustakaan yang mewah di Pendopo Kabupaten Temanggung, ia berikan kesempatan masyarakat sekitar mengakses bacaan-bacaan dan mendorong kaum muda untuk mencintai profesi menulis.

Gerakan tersebut untuk saat itu tergolong maju dan kreatif. Tokoh Pergerakan Boedi Oetomo, Dr Wahidin Soedirohusodo bahkan menyempatkan mengunjungi pendopo Kabupaten Temanggung karena di sana ada kekuatan “spiritual-sosial” melalui basis-basis pemikiran.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa apa yang dilakukan Dedi Mulyadi di Purwakarta saat ini memiliki “kesamaan” dengan apa yang dilakukan Cokro Adikusumo di Temanggung di awal abad 20.

Bupati Dedi Mulyadi agaknya tidak mau sebatas berhenti bekerja dalam sekup “menjalankan tugas.” Ia merasa punya dorongan untuk berbuat lebih jauh dengan “memanfaatkan dan mengoptimalkan” posisinya sebagai bupati untuk kepentingan yang lebih luas. Ketika bupati lain lebih banyak diam karena tidak memiliki prestasi yang patut dibanggakan atau bahkan memilih “ngumpet” akibat problem internal, Dedi menawarkan program-program nonformalnya. Sebagian idenya menjadi kontroversi. Tetapi sudah biasa terjadi, yang demikian itu bukan penting diperhatikan. Sebab domain kontroversi lebih bersifat “politis”, bukan domain gerakan dengan segenap manfaatnya bagi warga.

Gerakan kebudayaan yang selama ini digemakan Dedi Mulyadi, selain panen kontroversi, tentu memanen banyak buah bagi masyarakat Purwakarta. Gerakan kebudayaan dalam ruang pemikiran Dedi Mulyadi bukan sekadar “gerakan pentas-seni”,  tapi pengembangan sumberdaya manusia warganya.

Maka, setelah sekian tahun menggulirkan gerakan kebudayaan berbasis spiritual-sosial berupa etik dan etos, ia melangkah lebih maju dengan ungkapan, “setelah gerakan kebudayaan kita masuk pada gerakan kebangsaan”.

Ia menginginkan Pancasila menjadi spirit hidup kewarganegaraan, lepas dari model pembelajaran dogmatis dan pragmatis melalui tema-tema yang selama ini berlangsung. Kesadaran tentang pancasila menurut Dedi Mulyadi sangat vital dan menentukan bagi kelangsungan hidup warga Indonesia sebagai strategi memperkuat kemandirian berpikir, cara hidup yang baik dalam ruang kebhinekaan, dan yang lebih penting lagi warga bisa menangkap impian-impian besar dari Pancasila sebagai spirit budaya hidup manusia Indonesia. Dedi juga yakin jika ideologi Pancasila ini bisa dihayati setiap warga bangsa secara tepat, ia tak terlalu khawatir dengan penyebaran ideologi-ideologi radikal yang berkembang.

Masukan Dasar

Terkait dengan ide “sekolah ideologi” tentu ada beberapa masukan yang harus diperhatikan. Pertama, penafsiran Pancasila harus konstruktif melalui basis epistemologi yang kokoh. Ini tidak mudah dilakukan karena dalam teks-teks Pancasila memiliki akar pengetahuan yang kompleks yang harus dielaborasi melalui paradigma-paradigma yang tepat dan laras dengan kebutuhan siswa.

Kedua, para pengajar juga harus disiapkan secara matang untuk benar-benar membawa misi dari spirit Pancasila ke dalam ruang kesadaran. Ruang kesadaran manusia (siswa) yang ditargetkan berisi etik (virtue-ethics) warga republikan ini mustahil “menancap” jika hanya diceramahkan melalui mulut-mulut “pengkhotbah” yang sekadar menjalankan perannya menyampaikan teks-teks kaku. Kompetensi para pengajar terang harus kokoh, minimal dari dua hal, yakni kompetensi keilmuan berbasis pengetahuan kerepublikan (yang menjadi penyangga dasar kepancasilaan) dan juga para pengajar itu harus memiliki spirit pergerakan (yang mampu menggerakkan) melalui jiwanya, bukan semata melalui petuah-petuah mulutnya.

Ketiga, model pembelajaran. Bagi Dedi Mulyadi, model pembelajaran aktif berbasis multikultural tentu sudah menjadi bagian dari gerakannya selama ini. Tetapi pengajar-pengajar di “sekolah ideologi” terang harus mampu beradaptasi dari kebiasaan workshop atau seminar formal ke arah model pembelajaran partisipatoris. Karena itu, kelompok Satgas (Satuan Tugas) yang dimaksud Dedi Mulyadi sebagai sumber pemasok gagasan harus tidak sekadar menduplikasi atau mencopy-paste pemikiran-pemikiran kepancasilaan sebelumnya, melainkan harus juga mampu mengawinkan antara materi besar dengan model pembelajaran.

Keempat, satgas sebagai pemasok “air” gagasan ini untuk saat ini tidak cukup mengkaji Pancasila. Satu hal yang terlupa dari para pemikir di Indonesia, termasuk pemerintah Jokowi dengan ide revolusi mentalnya adalah melupakan sendi-sendi pemikiran republikanisme. Seolah-olah Pancasila berdiri sendiri dan tak terikat dari pengetahuan-pengetahuan republikanisme, padahal negara ini berpijak pada konstitusi republik yang di dalamnya memuat semangat-semangat kewargaan. Melupakan semangat dasar dari nilai-nilai republikan mungkin dari sisi permukaan tidak bermasalah karena semua elemen pancasila juga bernilai republikanisme. Tetapi kelompok pemikir, penulis, dan para pengajar yang melupakan pengetahuan tentang republikanisme akan pasti terjebak pada kekakuan pengetahuan, dan bahkan karena hanya bersandar pada modul, apa yang mereka sampaikan hanya bernilai suara sumbang.

Karena itu, gerakan sekolah ideologi yang memiliki semangat pemberadaban guna membangun keadaban manusia Indonesia itu, seyogyanya memang harus dirumuskan sebaik mungkin.

Andy Yoes Nugroho adalah mantan aktivis Pijar Indonesia, trainer capacity-building di The Nuindo Institute Bandung.

NO COMMENTS