Memanusiakan Kota

Tiga langkah menciptakan Jakarta sebagai kota yang memanusiakan manusia.

Memanusiakan Kota

Oleh IGG MAHA ADI

Pengusiran paksa penduduk dari tempat tinggal mereka, betatapun memiriskan hati, masih akan menjadi problem umum di kota kosmopolitan seperti Jakarta. Kebutuhan kota untuk berkembang seringkali tidak sejalan dengan keinginan masyarakat untuk sekadar menempati sepetak lahan. Pembangunan perkotaan seperti selalu meninggalkan sebagian komunitas masyarakatnya, terutama yang termiskin.

Kota akan selalu berhadapan dengan masyarakatnya, jika keduanya berkembang ke arah yang berbeda. Kota selalu mencari dan menaikkan sumber pendapatan mereka, sementara di sisi yang lain ada aspirasi warga yang terus menerus menuntut perbaikan kualitas kota. Keinginan masyarakat agar lapangan sepak bola dan taman kota ada dekat permukiman mereka, mungkin berlawanan dengan rencana kota meningkatkan pendapatan melalui perizinan kawasan bisnis.

Dengan jalan yang tampaknya berbeda arah itu, apakah sesungguhnya kita bisa menciptakan kota yang memanusiakan manusianya (humanize human)? Jika Jakarta ingin mengedepankan pembangunan kota yang lebih manusiawi, maka perlu mengambil beberapa langkah.

Langkah pertama adalah menciptakan kota yang terbuka untuk akses informasi publik. Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah memulai dengan membuka akses publik terhadap Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan e-procurement, yang menjadi langkah maju Jakarta yang transparan dan akuntabel.

Gubernur perlu didorong untuk melanjutkan transparansi itu dengan langkah strategis berikutnya, yaitu membuka dialog multi-pihak terhadap dokumen rencana tata ruang kota Jakarta. Keputusan Gubernur mempublikasikan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), perlu diikuti undangan kepada masyarakat Jakarta untuk mendiskusikan masa depan kota mereka, dan menjelaskan argumentasi di balik setiap lembar RDTR itu dan kenapa misalnya telah ditetapkan secara sepihak. Dengan dinamika yang sangat tinggi, maka pemerintah mesti selalu siap mengubah RDTR jika ada alasan kuat dan masuk akal.

Ruang Terbuka

Tata ruang Jakarta yang terbuka akan menciptakan iklim yang sehat untuk pemerintah, masyarakat dan para investor, karena para pihak ini mengetahui rencana kota dengan pasti sehingga mereka dapat berencana tanpa takut melanggar peraturan, menyuap di sana-sini untuk mendapatkan sepetak tanah, membangun di tempat yang tak semestinya, atau digusur berkali-kali. Keterbukaan informasi juga menyebarkan kontrol ke banyak banyak pihak dan membantu penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran terhadap aturan tata ruang di Jakarta.

Langkah kedua adalah bersama-sama menciptakan kota-manusia. Selintas, semua fasilitas yang ada di Jakarta dibangun untuk kebutuhan warganya. Pusat perbelanjaan, mini market, jalan raya, jalan tol, dan kompleks perkantoran tumbuh hampir di setiap sudut keramaian Jakarta. Jika memang fasilitas itu mengabdi kepada kebutuhan penduduknya, kenapa penduduk Jakarta selalu bermasalah dengan kemacetan lalu lintas, banjir, polusi, sanitasi, pembuangan sampah, kawasan kumuh, kurangnya ruang terbuka hijau, dan masalah sosial lainnya?

Ketika pusat-pusat konsumsi bertambah dan diikuti bertambahnya mobil, maka Jakarta juga menciptakan carmageddon (neraka kemacetan), taman kota yang dibangun ternyata sepi pengunjung karena Pemerintah Kota merasa paling tahu kebutuhan masyarakatnya di sana, tanpa konsultasi lebih dahulu apakah mereka memang membutuhkan taman, lapangan futsal, atau balai pertemuan warga?

Masyarakat di Jakarta terus bertanya, kenapa gagasan moda angkutan monorel, MRT atau light-rail train, tidak dibangun di Jakarta sejak 10-15 tahun lalu ketika kota lain di dunia mengerjakannya? Atau kenapa Gubernur meminta agar Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) tak perlu ada di Jakarta? Pertanyaan ini terus bertambah, yang pada intinya menanyakan kepada siapakah sebenarnya pembangunan Jakarta itu mengabdikan dirinya?

Langkah ketiga adalah menciptakan kota tertib. Tidak terbayangkan sebuah kota besar dikelola tanpa keteraturan tingkat tinggi. Di jantung ketertiban ini adalah penegakan hukum. Masyarakat yang taat hukum akan menciptakan penghormatan kepada hak dan martabat sesama manusia, serta menciptakan keseimbangan dalam hidup komunal. Langkah Ahok menertibkan kawasan permukiman, dapat dipahami dalam kerangka hukum ini. Namun, langkah penertiban harus diletakkan sebagai langkah terakhir, dan akan meningkat keberhasilannya jika Pemerintah Kota dan seluruh warganya, berusaha menciptakan terlebih dahulu kota yang terbuka dan kota-manusia yang mengabdi kepada para penghuninya.

Maha Adi adalah Direktur The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ)

IGG Maha Adi adalah Direktur The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ)

NO COMMENTS