Ke(tidak)niscayaan Perppu Antiterorisme

Upaya pencegahan terorisme harus lebih berdimensi sosial.

Ke(tidak)niscayaan Perppu Antiterorisme

Oleh TRISNO YULIANTO

Sudah menjadi kebiasaan para pemangku kekuasaan serta pemegang mandat kebijakan menjadi kebakaran jenggot paska peristiwa terorisme. Wacana yang mengemuka di media serta hangat menjadi perbincangan publik adalah strategi mencegah dan menanggulangi terorisme.

Paska peristiwa teror Sarinah, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso menjadi pihakyang dipersalahkan karena kekuatan intelijen ternyata dipersepsikan gagal mendeteksi dini serangan teror. Sutiyoso lantas mengajukan usul agar kewenangan BIN diperluas untuk bisa menangkap (menindak) calon pelaku terorisme (Jawa Pos, 18 Januari 2016).

Demikian halnya Polri yang menjadi “pahlawan momentumik”  karena mampu menangani aksi terorisme dengan cepat dan baik, mengusulkan adanya revisi Undang-Undang No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memungkinkan polisi melakukan penindakan kelompok teroris tanpa harus disertai dengan bukti permulaan yang cukup.

Pemerintah sendiri juga menyatakan persetujuannya tentang revisi UU Antiteror tersebut. Bak gayung bersambut, Ketua DPR Ade Komarudin menyatakan kesiapan DPR yang akan segera membahas  draft revisi UU Antiteror jika segera diajukan oleh pemerintah. Banyak pakar hukum yang menyarankan pemerintah mengeluarkan Perppu Antiterorisme untuk memperkuat legitimasi pemberantasan terorisme.

Substansi permasalahan dalam UU Antiteror yang selama ini dianggap membatasi kemampuan atau wewenang aparatus penegak hukum dalam penindakan peristiwa terorisme antara lain: Pertama, keharusan adanya bukti permulaan. Di dalam UU No 15/2003, bukti permulaan yang cukup harus melalui pemeriksaan oleh ketua atau wakil ketua pengadilan negeri. Bagi aparat penegak hukum, bukti permulaan yang cukup sering
kali menyulitkan karena kelompok teroris semakin lihai dalam
menyembunyikan bukti-bukti perbuatan terorisme.

Kedua, sanksi hukum pelaku terorisme sangat ringan dan tidak
sebanding perbuatan dehumanis dan tidak sebanding dengan kerja keras aparat penegak hukum dalam kerja pencegahan, penindakan hukum yang bertaruh nyawa. Hukuman pelaku terorisme paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

Ketiga, banyak mata rantai aktivitas terorisme yang tidak menjadi objek pidana terorisme. Beberapa aktivitas yang mengarah ke terorisme seperti latihan perang dengan senjata tajam, kegiatan berperang di negara lain, transfer dana untuk biaya berhijrah berperang di negara lain, dan sebagainya tidak bisa dipidana.

Selain hal tersebut masih banyak kelemahan UU No 15/ 2003
yang dianggap mereduksi kewenangan yuridis aparatus penegak hukum.Selama ini aksi penindakan terorisme berdasarkan kasus terorisme dan bukan dalam kerangka  pemberantasan terorisme secara massif. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mengkoordinasi aksi pemberantasan terorisme sering kali terkendala dalam aktivitas di lapangan. BIN sendiri juga memiliki persepsi bahwa ketiadaan kewenangan penindakan menyulitkan BIN untuk andil mencegah aksi terorisme karena informasi intelijen kadang tidak selaras dengan gerak dinamis aksi terorisme.

Kurang Substantif

Namun pertanyaannya, seberapa pentingkah Perppu Antiterorisme? Dalam pandangan banyak tokoh, Perppu Antiterorisme tidak begitu substansial karena menanggulangi terorisme adalah juga menyentuh ranah ideologis dan juga sosiologis. Terorisme akan teratasi jika problem sosial yang menyuburkan aksi terorisme bisa dieliminasi. Maka kegiatan pencegahan terorisme lebih berdimensi sosial. Kegiatan yang lebih substantif antara lain deradikalisasi, pendidikan politik kontra terorisme dan sosialisasi paham keagamaan yang moderat.

Memang terorisme di Indonesia bukan peristiwa yang terpisah dari geopolitik internasional, terutama konflik di Timur Tengah. Selama konflik masih berlangsung, potensi terorisme tetap menguat. Untuk mencegah tindakan teror dan mengeliminasi
pelaku dan aksi terorisme, penerbitan Perppu Antiterorisme dibutuhkan namun bukan kebutuhan pokok.

Yang diperlukan saat ini adalah mengembangkan kembali jati diri
kebangsaan yakni Pancasila yang didalamnya teguh mendorong semangat toleransi, gotong royong dan kebinekaan. Deradikalisasi pada eksponen pelaku teror bukan hanya soal ekonomi dan subsidi, namun juga diskursus teologi oleh komunitas ulama moderat.

Dalam hal penegakan hukum apparatus, penegak hukum harus lebih aktif mengembangkan basis komunitas antiterorisme. Program-program cegah dini terorisme berbasis masyarakat lebih diutamakan untuk mendukung operasi penindakan antiterorisme.

Trisno Yulianto adalah alumni FISIP Universitas Diponegoro.

NO COMMENTS